TEMPO.CO, Bandung - Sekitar tiga puluh mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung menggelar aksi unjuk rasa untuk menggalang dukungan penyelamatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pesan kami pada pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyon,o supaya menyelesaikan masalah ini," kata koordinator aksi itu, Rustan, di sela aksi unjuk rasa, Senin, 8 Oktober 2012.
Dalam aksinya, mahasiswa itu mengecam belum adanya campur tangan Presiden untuk menengahi konflik antara KPK dan Polri. "Kita perlu menyelamatkan KPK, Polri, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Rustan.
Dalam sejumlah orasinya, mahasiswa mengecam Presiden yang belum turun tangan. Mereka khawatir gontok-gontokan dua lembaga penegak hukum itu akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Rustan mengatakan, untuk pemerintah, yang diperlukan adalah tetap konsisten pada pemberantasan korupsi, penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK dan upaya pelemahan lembaga itu, serta secepatnya menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. "Ironis ketika orang nomor satu di negara ini tidak menyelesaikan masalah ini," kata dia.
Puluhan mahasiswa itu berkumpul dalam lingkaran, membentangkan spanduk yang berisi kecaman terhadap pelemahan KPK, dan konflik antara KPK dan Polri. Mahasiswa sempat mengajak anggota polisi yang berjaga untuk berjabat tangan dengan perwakilan mahasiswa, simbol tidak adanya "persoalan" antara KPK dan Polri.
Salah satu petugas polisi yang tengah berjaga, Kasmilan, mengatakan, polisi harus bisa bekerja sama dengan kPK. Itu betul-betul keinginan masyarakat di seluruh Tanah Air. "Itu harapan semua, mudah-mudahan tetap solid untuk memberantas korupsi," kata dia, di depan pengunjuk rasa.
AHMAD FIKRI
Berita Lainnya:
Novel Tak Ada di Lokasi Penganiayaan
Polri: Kapolri Tak Perlu Tanggung Jawab
Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati
Abraham Samad:Teror ke Penyidik KPK Tekanan Psikis
Lamban Tengahi KPK-Polri, Apa Kepentingan SBY?
Awas, KPK Akan Terus Diserang
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
10 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
13 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
13 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
14 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
16 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
20 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
22 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
1 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya