TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hasan Bisri, belum bisa memastikan penyelesaian audit terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI tahun 2011. Dia mengatakan, saat ini timnya masih bekerja mengaudit kasus tersebut.
"BPK diminta oleh KPK dan oleh Polri untuk menghitung kerugian negara. Kami masih bekerja dibantu oleh konsultan teknis dari perguruan tinggi," kata Hasan dalam pesan singkatnya kepada Tempo, kemarin.
Meskipun yang meminta kasus pengadaan alat simulator SIM yang menyeret para petinggi Polri itu dari dua lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, Hasan mengatakan pihaknya hanya akan mengeluarkan satu laporan.
Pengadaan alat simulator SIM diduga dikorupsi. KPK menduga bekas Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Jenderal Djoko Susilo, yang juga mantan Gubernur Akademi Polisi, telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar tersebut. Negara pun diduga menderita merugikan sekitar Rp 100 miliar.
KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus ini pada 27 Juli lalu. Meski demikian, hingga kemarin, KPK belum menahan Djoko, karena berbagai pertimbangan. Menurut Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, salah satu hal yang dipertimbangkan adalah penghitungan kerugian negara oleh BPK.
Dalam menghitung kerugian negara, kata Zulkarnain, BPK membutuhkan waktu. Tempo memperoleh informasi, audit BPK baru dimulai pekan lalu. BPK butuh waktu selama 55 hari untuk menuntaskan penghitungan kerugian negara dalam proyek simulator kemudi itu.
Selain Djoko, pejabat pembuat komitmen Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, juga dijadikan tersangka.
Dalam kasus serupa, Polri ikut menyidik dan menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang.
ANGGA SUKMA WIJAYA | RUSMAN PARAQBUEQ
Berita Terpopuler
Golkar Motor Pelemahan KPK?
Gerindra dan Hanura Dukung Golkar Revisi UU KPK
Hartati Murdaya Dibela Anak Buahnya
Jumat Keramat, Djoko Susilo Penuhi Panggilan KPK
Soal Pencalonan Presiden, Ini Kata Prabowo
Begini Sikap Partai Penolak Pelemahan Lembaga KPK
