TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan aksi unjuk rasa buruh di sejumlah kota hari ini, Rabu, 3 Oktober 2012. Presiden berharap aksi menuntut penghapusan sistem alih daya (outsourcing) dan kenaikan upah minimum ini berlangsung dengan tertib.
"Jangan sampai terprovokasi hal-hal yang menjurus pada aksi anarkis karena itu melanggar hukum dan tidak kita inginkan bersama," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2012.
SBY, kata Julian, saat ini tengah berada di Istana Negara. Kendati begitu, Julian belum dapat memastikan apakah Presiden akan meninjau atau memantau langsung aksi buruh yang kemungkinan digelar di depan Istana Merdeka. "Kami lihat nanti bagaimana," ujarnya.
Menurut Julian, SBY sudah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk bekerja seoptimal mungkin dalam memfasilitasi keinginan buruh selama ini. "Terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing," ucap dia.
SBY, Julian mengatakan, juga sudah memerintahkan Menteri Muhaimin supaya segera melakukan sebuah perumusan ihwal praktek outsourcing. Perumusan ini melibatkan serikat pekerja dan para pengusaha. "Kami juga mengetahui bahwa telah terjadi suatu dialog."
Meski begitu, pihak Istana mengaku belum mendapatkan laporan terbaru ihwal pembahasan masalah outsourcing di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Laporan sementara yang masuk demikian," kata Julian.
Ia menjelaskan, jika dalam pembahasan tersebut masih ada kekurangan harapan dan keinginan dari para pekerja atau pengusaha, maka hal itu bisa dikomunikasikan lagi. "Sehingga pada saatnya nanti rancangan peraturan tenaga kerja diimplementasikan, itu benar-benar bisa diterima dan dijalankan."
Menurut Julian, tujuan pemerintah membahas masalah outsourcing adalah demi kebaikan para buruh di mana hak-hak mereka bisa lebih dijamin. "Misalnya dalam mendapatkan cuti, jaminan sosial, Jamsostek, atau jaminan hak-hak lainnya," kata dia.
Ia juga mengatakan pembahasan masalah ini yang sudah cukup lama tentu menjadi perhatian Presiden. "Kami tahu bahwa sistem harus bekerja. Mekanisme khusus yang mungkin bisa diterapkan dalam pengaturan mengenai outsourcing memang (harus) terus dicari."
Menurut dia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus terus bekerja untuk mendapatkan solusi terbaik masalah outsourcing. "Kami harapkan dalam waktu tidak lama ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Julian.
PRIHANDOKO
Berita lain:
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi
Jokowi Tidak Akan Ambil Gaji Gubernur DKI?
Bos Bumi Emosi Waktu Curhat Konflik Perusahaan
Besok, 2 Juta Buruh Mogok Kerja
Di Jakarta, Besok Buruh Demo di 13 Titik
Berita terkait
Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia
2 hari lalu
Mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok buruh lainnya yang juga melakukan aksi Hari Buruh di tempat yang sama.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh Dukung Demonstrasi Tolak Kenaikan UMP 2024 di Bawah 15 Persen di Berbagai Daerah
15 Desember 2023
Partai Buruh menilai kenaikan UMP 2024 tak sesuai dengan biaya hidup di DKI Jakarta menurut data BPS yang mendekati angka Rp 15 juta per bulan
Baca SelengkapnyaMulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
Baca SelengkapnyaAda Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan di Patung Kuda Arah Harmoni
14 Januari 2023
Polda Metro Jaya melakukan penutupan jalan di Kawasan Patung Kuda arah Harmoni pada pagi ini pukul 8.35 WIB imbas rencana demo buruh
Baca SelengkapnyaTolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Ribu Buruh Akan Terus Demo hingga Puncaknya 4 Oktober
17 September 2022
Serikat buruh akan kembali menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM hingga 4 Oktober mendatang. Jika tidak digubris, mereka mengancam mogok nasional.
Baca Selengkapnya1.231 Personel Gabungan Disiagakan dalam Demo Buruh Hari Ini
6 September 2022
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh serentak menolak kenaikan harga BBM dilakukan di 34 provinsi
Baca SelengkapnyaMay Day Fiesta, Ribuan Buruh Padati Kawasan GBK dan DPR RI
14 Mei 2022
Dalam May Day Fiesta ini, massa buruh membagi dua konsentrasi massa di dua tempat.
Baca SelengkapnyaPolisi Imbau Warga Tak Olahraga di GBK Sabtu Ini, Ada Demo Buruh
12 Mei 2022
Puluhan ribu buruh diprediksi memadati Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu besok dalam acara May Day Fiesta
Baca SelengkapnyaKSPSI Kasih Batas Waktu Pemerintah 7 Hari untuk Penuhi Tuntutan Buruh
12 Mei 2022
Perwakilan dari KSPSI telah menemui Deputi II dan IV KSP untuk menyampaikan tuntutan para buruh
Baca SelengkapnyaDemo Buruh, Polisi Tutup Jalan Patung Kuda Menuju Istana Negara
12 Mei 2022
Polisi menutup jalan dari Bundaran Patung Kuda menuju Istana Negara menggunakan kawat berduri imbas demonstrasi buruh hari ini
Baca Selengkapnya