Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior dari Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengingatkan bahwa partainya lebih selektif dalam memilih kepala daerah. Seleksi ketat partai ini diyakini akan mengurangi jumlah kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. "Partai harus menerapkan sistem yang ketat untuk mencegah meluasnya kasus korupsi oleh kepala daerah," kata Akbar, saat dihubungi, Jumat. 28 September 2012.
Pernyataan Akbar ini didasari pengumuman Kementerian Sekretaris Negara, yang disampaikan sekretaris kabinet, Dipo Alam, tadi siang, soal kinerja kepala daerah. Dipo menyebutkan, partai yang kepala daerahnya paling banyak terlibat dalam kasus hukum adalah Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat. "Data ini bukan untuk membuka aib orang, tapi mari sama-sama mengawal anggaran," kata dia.
Sekretariat mencatat, sepanjang masa pemerintahannya, Presiden SBY telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat dan anggota Dewan yang terlibat dalam kasus hukum. Sebanyak 79 persen di antaranya adalah kasus korupsi, sedangkan sisanya kasus pidana lain. Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah yang diusung Golkar. Dalam masa kepemimpinannya, Presiden SBY telah menerbitkan izin pemeriksaan bagi 64 politikus Golkar.
Menurut Akbar, semakin banyak kepala daerah dari Golkar yang terlibat korupsi, penilaian publik terhadap partai itu akan terpengaruh. Bahkan hal itu bisa saja mempengaruhi elektabilitas Golkar, yang menurut sejumlah survei dalam setahun terakhir berada di posisi teratas. "Dari segi politik, kesukaan publik itu sangat dipengaruhi oleh citra dan persepsi publik."
Akbar yakin, kasus korupsi akan menjadi perhatian utama publik dalam menentukan pilihan. Karena itu, dia menyatakan pihaknya tak ingin kasus-kasus korupsi yang menyeret kepala daerah yang diusung partai akan mempengaruhi suara partai pada pemilu dan pilpres 2014. "Ditambah lagi komitmen partai sudah sangat jelas menyatakan perang terhadap tindakan korupsi."
Akbar meminta pengurus DPP segera melakukan evaluasi internal terhadap sistem rekruitmen. Dia pun meminta partai bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinyatakan terlibat kasus korupsi.
