TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kalangan kiai yang masih netral dan pelaksana harian Ketua Umum PBNU harus segera turun tangan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi menyusul fatwa haram memilih presiden perempuan. Demikian dikatakan cendekiawan muslim Azyumardi Azra di Yogyakarta, Jumat (4/6). "Saya tidak tahu apakah Gus Dur terlibat atau tidak, yang jelas fatwa itu dikeluarkan oleh kiai khos. Dengan keluarnya fatwa itu hanya akan mempertajam konflik di antara pendukung Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid. Kasihan warga NU yang ada di bawah sebab hanya karena beda pendapat hal itu bisa meledak menjadi konflik fisik," kata Azyumardi.Azyumardi menambahkan, munculnya fatwa itu jelas sangat berkait dengan dukung-mendukung pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Konflik di tubuh NU, kata dia, sudah terlihat saat Hasyim bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati tanpa ada restu dari para sesepuh NU.Kondisi yang ada sekarang, kata Azyumardi, jelas akan semakin memperparah konflik di tubuh NU. Jika tidak segera diantisipasi, kata dia, dikhawatirkan konflik akan semakin meluas bukan hanya pada pelaksaan kampanye atau saat pemilihan presiden, tapi juga bisa berlangsung pasca pemilihan nanti."Saya mengharapkan kiai-kiai seperti KH Sahal Mahfudz hendaknya turun tangan, mengambil inisiatif agar konflik itu tidak meluas dan tidak mengarah pada konflik fisik. Pelaksana harian Ketua PBNU KH Masdar Faried Mas'oedi juga berinisiatif mengambil langkah-langkah yang bisa ditempuh," kata Azyumardi.Menurut Azyumardi, penggunaan label atau simbol-simbol agama dalam ranah politik dalam situasi seperti ini bukanlah langkah yang bijak. Penggunaan agama seperti fatwa atau dogma hanya akan membangkitkan emosi masing-masing pendukung yang pada akhirnya hanya merugikan umat yang ada di bawah.Syaiful Amin - Tempo News Room