TEMPO Interaktif, Solo:Sekitar 15 ribu orang dari berbagai organisasi dan lembaga pendidikan Islam di Solo, Senin (3/3) siang menggelar aksi pawai damai. Aksi yang digalang oleh Umat Islam Surakarta Peduli Bangsa (UISPB) ini sebagai rasa keprihatinan puluhan organisasi Islam di Solo atas situasi bangsa Indonesia. "Umat Islam di Surakarta merasa prihatin dan cemas karena kebijakan yang dibuat penguasa saat ini semakin tidak berpihak kepada rakyat bahkan menyengsarakan rakyat," tutur humas aksi, Didik Hermawan. Massa umat Islam itu berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pendidikan Majelis Tafis Al Quran (MTA), Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Komunitas Tarbiyah Surakarta (KTS) dan lainnya. Ratusan poster dan spanduk yang mereka usung antara lain menuntut pengadilan atas koruptor, sikap tegas terhadap konglomerat hitam, sampai penolakan penjualan aset negara dan sikap antiintervensi asing. Sejumlah poster juga menyatakan penolakan perang seperti We want peace", "No War" dan "Hentikan Agresi AS" mengiringi spanduk dan poster "Hentikan penjualan aset negara", "Adili Koruptor", dan sebagainya. Aksi yang dimulai dari Stadion Manahan Solo dan diteruskan dengan pawai jalan kaki sejauh tiga kilometer menuju bundaran Gladak ini juga diisi dengan atraksi seni. Seratusan massa berjalan kaki dengan cara jalan mundur. "Ini sebagai simbolisasi saja, kami sudah kehilangan kata-kata untuk meminta penguasa yang tak bisa memimpin agar mengundurkan diri," kata KH Mudzakir, pimpinan pimpinan Pondok Pesantren Al Islam Gumuk Solo. Menurut Didik, aksi pawai ini sengaja diformat dalam bentuk aksi diam. Seluruh tuntutan aksi diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang dituangkan dalam poster dan spanduk. Bahkan ratusan orang yang mengikuti aksi memplester mulutnya. Meski menyediakan panggung di tengah jalan Slamet Riyadi, ternyata juga tidak ada orasi kecuali pembacaan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikap tersebut UISPB menyerukan sembilan hal. Di antaranya, meminta pemerintah membatalkan dan menghentikan penjualan aset negara karena hal ini akan mengancam kedaulatan negara. Kemudian, minta pemerintah membatalkan kenaikan bahan bakar minyak, tarif daar listrik, dan tarif telepon, serta mengadili koruptor dan mengurangi utang luar negeri. Selain itu, UISPB juga menolak intervensi asing yang dapat merongrong kedaulatan negara, seperti keterlibatan AS melalui IMF. "Kami juga menyerutkan agar pemerintah tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap aktivis Islam. Jangan hanya karena desakan asing pemerintah mengorbankan anak bangsanya sendiri," kata Ketua UISPB, Mujahid saat membacakan pernyataan sikap. (Imron Rosyid-Tempo News Room)