TEMPO.CO, Cirebon - Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama meminta pemerintah menghapus sistem pemilihan langsung gubernur dan bupati. Pasalnya, pemilihan langsung kepala daerah yang berjalan selama ini dinilai tak efektif dan hanya menghamburkan uang negara.
"Hanya mendidik rakyat menjadi pengemis pada kandidat, rakyat dididik menjual hati nuraninya demi fasilitas," kata Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Malik Madani, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad, 16 September 2012. "Karena itu, kami merekomendasikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD."
Rekomendasi ini diputuskan dalam sidang komisi bahtsul diniyah maudluiyah, sebuah forum yang membahas persoalan kontekstual dalam perspektif agama. Dalam forum ini, kata Malik Madani, disepakati bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak negatif ketimbang manfaat.
Ia mencontohkan, sistem pemilihan langsung tak menjamin menghasilkan pemimpin terbaik. Kebanyakan malah memunculkan pemimpin terkaya. Padahal, kata Malik, biaya untuk menggelar pemilihan itu teramat besar.
Pemilihan pimpinan kepala daerah secara langsung juga kerap memicu politik uang. Akibatnya, kata dia, masyarakat jadi terbiasa menerima sogokan. Persoalan kekerasan yang sering kali mewarnai pemilihan secara langsung adalah kekerasan di tingkat bawah. "Kantor KPU dan bupati dibakar itu sudah jadi lazim," katanya.
Karena itu, Malik Madani melanjutkan, musyawarah Nahdlatul Ulama kemudian merekomendasikan agar gubernur dan bupati tak lagi dipilih secara langsung, tapi dikembalikan ke sistem sebelumnya, yakni dipilih oleh DPRD. "Memang ini tidak sepenuhnya bagus, tapi minusnya lebih kecil dibanding pemilihan langsung."
Jika gubernur atau bupati dipilih oleh DPRD, kata Malik, pengawasan politik uang lebih mudah diawasi. Biaya pemilihan pun otomatis jauh lebih kecil. Selain itu, sistem ini juga lebih sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. "Lebih gampang mengawasi DPRD daripada masyarakat luas," katanya.
Hasil sidang komisi bahtsul diniyah maudluiyah ini akan dibawa ke rapat pleno musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama. Hasil rapat pleno kemudian diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan datang ke Pondok Pesantren Kempek, hari ini, Senin, 17 September 2012.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Berita terpopuler lainnya:
NU Bolehkan Hukum Mati Koruptor
Foto Toples Kate Juga Muncul di Koran Irlandia
Situs Porno Minati Foto-foto Hot Kate
Kekasih Olla Ramlan Calon Wakil Bupati Tangerang
Google Ternyata Pernah Menyewakan Kambing
Peluang Menang Jokowi dan Foke Imbang
