Komnas HAM: Relokasi Warga Syiah Langgar HAM  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 8 September 2012 21:19 WIB

Sejumlah perempuan dan anak-anak warga Syiah korban konflik SARA terpaksa mengungsi Gedung Olah Raga, Sampang, Madura. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai rencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memindahkan pengungsi Syiah Sampang ke Sidoarjo melanggar hak asasi manusia. “Relokasi yang tidak dilakukan secara sukarela jelas-jelas melanggar HAM,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim kepada Tempo, Sabtu, 8 September 2012.

Pasalnya, pemindahan masyarakat berhubungan dengan berbagai hak dasar manusia seperti hak untuk tinggal di suatu daerah dan hak atas pekerjaan. Usulan relokasi itu bisa membuat pengungsi Syiah tertekan. “Apalagi relokasi bukan persetujuan dari warganya. Artinya ada bujukan dan tekanan sehingga mereka tak punya pilihan,” ujar Ifdhal.

Kamis lalu, pemerintah Jawa Timur mengusulkan agar 71 keluarga Syiah yang mengungsi di Gedung Olah Raga Sampang dipindahkan ke rumah susun dekat Pasar Induk Puspa Agro, Sidoarjo. Mereka beralasan, kondisi GOR tak layak bagi pengungsi. "Kami menyediakan rumah, listrik, dan air gratis. Kebutuhan makan kami tanggung," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Memindahkan warga dari tempat tinggalnya, kata Ifdhal, berhubungan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Seharusnya negara mengupayakan warga Syiah kembali ke kampungnya di Desa Nangkernang, Sampang, Madura. “Mereka ditempatkan di rumah susun sedangkan mereka petani. Kalau dipindahkan, lantas mata pencariannya apa?”

Hal senada dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat Agung Laksono. Ia menilai rencana memindahkan pengungsi Syiah tak menyelesaikan konflik. “Relokasi hanya memindahkan masalah, jangan sampai masalah pokoknya tidak diselesaikan dan menimbulkan masalah baru,” kata Agung kepada Tempo.

Agung menegaskan, usulan relokasi pengungsi Syiah baru sebatas wacana. Persoalan di Sampang bukan hanya urusan Kementerian Agama. Solusinya mesti dibicarakan lebih dulu dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. “Belum diputuskan karena belum berkoordinasi dengan instansi lain,” ujar Agung.

ANGGRITA DESYANI

Berita terkait

Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

44 hari lalu

Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

Haiti dilanda kerusuhan setelah geng kriminal menguasai negara ini dan memaksa perdana menteri Ariel Henry mundur.

Baca Selengkapnya

Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

48 hari lalu

Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

Bawaslu RI menyebut potensi kerawanan Pilkada 2024 dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Situasi Makin Kacau, Geng Kriminal Haiti Ancam Perang Saudara Jika PM Tak Mundur

55 hari lalu

Situasi Makin Kacau, Geng Kriminal Haiti Ancam Perang Saudara Jika PM Tak Mundur

Haiti dikuasai geng kriminal yang mengancam akan melakukan pembantaian massal jika Perdana Menteri Ariel Henry tak mundur dari jabatannya.

Baca Selengkapnya

34 Terdakwa Kerusuhan Aksi Bela Rempang Dituntut Beragam, Dari 3 Bulan Sampai 10 Bulan

59 hari lalu

34 Terdakwa Kerusuhan Aksi Bela Rempang Dituntut Beragam, Dari 3 Bulan Sampai 10 Bulan

Kerusuhan di Pulau Rempang antara warga dan aparat pecah pada 7 Agustus 2023. Warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan pemerintah

Baca Selengkapnya

Perang Suku di Papua Nugini Tewaskan 64 Orang, Mayat-mayat Tergeletak di Jalanan

19 Februari 2024

Perang Suku di Papua Nugini Tewaskan 64 Orang, Mayat-mayat Tergeletak di Jalanan

Papua Nugini dilanda perang suku terbesar dalam sejarah. PM Australia ikut resah.

Baca Selengkapnya

Ketidaksetaraan Jadi Pemicu Kerusuhan Sampit 2001

18 Februari 2024

Ketidaksetaraan Jadi Pemicu Kerusuhan Sampit 2001

Apa pemicu kerusuhan Sampit? Kondisi ekonomi yang sulit dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya memperburuk ketegangan antara kedua komunitas

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 23 Tahun Tragedi Kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah

18 Februari 2024

Kilas Balik 23 Tahun Tragedi Kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah

Kerusuhan Sampit ini menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dengan lebih dari 100.000 penduduk Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Di Mata Media Asing: Penculik, Pemicu Kerusuhan Hingga Menang Berkat Jokowi

17 Februari 2024

Prabowo Di Mata Media Asing: Penculik, Pemicu Kerusuhan Hingga Menang Berkat Jokowi

Media asing Al Jazeera berikan penilaian terhadap Prabowo yang menang pemilu 2024 hasil quick count

Baca Selengkapnya

Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda

13 Februari 2024

Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda

Penetapan tanggal pemilu melibatkan proses diskusi yang panjang antara KPU, pemerintah, dan DPR. Bahkan, proses tersebut dapat memakan waktu hingga satu tahun.

Baca Selengkapnya

Migran Tewas Gantung Diri Picu Protes Berujung Kerusuhan di Italia

6 Februari 2024

Migran Tewas Gantung Diri Picu Protes Berujung Kerusuhan di Italia

Unjuk rasa di pusat repatriasi bagi migran di Roma, Italia, berubah menjadi kerusuhan setelah

Baca Selengkapnya