TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi harus hadir di Papua. "Keluhan masyarakat Papua, dana otonomi khusus besar tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi KPK harus hadir agar bisa diselidiki ada atau tidaknya penyelewengan dana Otonomi Khusus," kata Albert, saat dihubungi, Kamis 6 September 2012.
Kehadiran KPK merupakan poin rekomendasi kedua hasil kunjungan Albert ke Jayapura dan Wamena selama Senin, 3 September 2012 hingga Kamis, 6 September 2012. Rencananya, Albert akan menyusun empat poin rekomendasi untuk dimasukkan sebagai materi dialog dan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua dan Papua Barat serta masyarakat setempat.
Dalam kunjungannya, Albert bertemu dengan pemerintah daerah, polisi, tentara, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua, lembaga swadaya masyarakat hingga tokoh gereja. "Hasil utamanya ternyata masyarakat yang dahulu senang dengan dijadinya Papua sebagai Otonomi Khusus, sekarang sudah antipati," kata dia.
Ketiga poin rekomendasi lainnya, yaitu evaluasi otonomi khusus sejak tahun 2001, pembahasan masalah keamanan sporadis yang menyebabkan iklim ketakutan di Papua, juga penyelesaian serta penindakan pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih ini. "Masyarakat Papua menyatakan otonomi khusus tidak dilaksanakan dengan baik. Ada kelemahan-kelemahan tertentu karena implementasi otsus yang tidak baik," kata dia.
Namun, Albert melanjutkan, dirinya tidak bisa menyampaikan rekomendasi ini melalui pembicaraan lintas instansi dengan KPK ataupun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. "Saya hanya merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak lanjutnya tergantung presiden," mantan anggota Komnas HAM ini melanjutkan.
Dia pun menyimpan harapan besar dialog bisa berjalan dengan baik nantinya. "Presiden Yudhoyono telah menyatakan agar Papua dibangun dengan hati. Dengan begitu pejabat pusat maupun daerah jangan main-main, jangan sampai terulang," dia menambahkan.
ARYANI KRISTANTI
Berita Terpopuler
Hari Ini Sidang Perdana Angelina Sondakh
PDIP: Wayan Koster Siap Bersaksi dalam Kasus Angie
Raja Kembar Paku Alam Memusingkan DPRD Yogyakarta
Kerugian Rumah Salah Sasaran Densus 88 Ditanggung
Rustriningsih Segera Tantang Bibit di Pilgub
Tersangka Teror Solo Minta Maaf
Berita terkait
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti
18 hari lalu
Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua
Baca SelengkapnyaTNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM
18 hari lalu
TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Letda Inf Oktovianus Sogalrey.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis
19 hari lalu
Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.
Baca SelengkapnyaSetelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo
14 Maret 2023
Arief Kristanto mengatakan ada percobaan pembakaran terhadap SD Negeri Dekai, Jalan Seredala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda
1 Maret 2023
Susi Pudjiastuti buka suara soal insiden pembakaran pesawat Susi Air di Papua, mulai dari pilot yang disandera OPM hingga penerbang yang tertunda.
Baca SelengkapnyaSusi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua
1 Maret 2023
Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti, PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), akan menggelar jumpa pers hari ini. Apa yang akan diumumkan?
Baca SelengkapnyaPesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?
11 Februari 2023
Pengamat transportasi mengatakan penerbangan di zona merah sebaiknya dilakukan militer agar mencegak pembajakan yang terjadi pada pesawat Susi Air.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang
27 Maret 2022
Prajurit TNI korban serangan TPNPB-OPM di Nduga, Papua, pada Sabtu kemarin menjadi 2 orang.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Akui Serang Bandara Kiwi yang Tewaskan 1 Anggota TNI
21 September 2021
Baku tembak antara TPNPB-OPM dengan TNI kali ini menewaskan satu anggota TNI.
Baca SelengkapnyaTNI Jamin Keamanan Warga di Papua Usai TPNPB-OPM Serukan Perang
21 September 2021
Pangdam Cenderawasih mengatakan seruan TPNPB-OPM tentang perang dan penyerangan ke warga non Papua tak banyak berpengaruh ke masyarakat.
Baca Selengkapnya