TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap restitusi pajak PT Bhakti Investama, James Gunardjo, meminta majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar melanjutkan sidang. "Kami minta hakim mengabulkan keberatan kami dan menolak dakwaan jaksa," kata pengacara James, Sehat Damanik, dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2012.

Dalam nota keberatannya, James menilai penanganan perkara ini tidak dilakukan berdasar asas legalitas. Karena, proses penyidikan dan penuntutan perkara ini dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang sehingga dakwaan tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

Menurut Sehat, tuntutan yang dibuat tim jaksa KPK pimpinan Agus Salim cacat hukum sesuai Pasal 151 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasannya, penyidikan sejak awal sudah cacat hukum, sehingga bisa disimpulkan ada kekeliruan aparat dalam beracara. Tim pengacara menilai penyidikan tidak bisa dilakukan KPK.

KPK, menurut Sehat, tidak bisa menyidik dan menuntut James karena penyelenggara negara yang terkait perkara ini, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Tommy Hindratno, berpangkat eselon IV. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 11 huruf a UU KPK. Dalam UU itu, pegawai negeri yang bisa disidik KPK minimal berpangkat eselon I.

Alasan kepangkatan pernah digunakan Tommy saat mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK beberapa waktu lalu. Namun gugatan itu ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan kasus Tommy sudah bergulir di KPK. Dalam sidang gugatan praperadilan tersebut, KPK menyebut Tommy sebagai pegawai negeri sesuai surat keterangan Menteri Keuangan.

Dalam eksepsinya, James juga menyebut perkaranya tidak layak dilanjutkan karena Tommy sebagai pihak yang disuap sudah melaporkan gratifikasi sebesar Rp 280 juta ke KPK. Dengan demikian, menurutnya, perkara keduanya dinyatakan "dihapus". "Karena Tommy sudah melaporkan penerimaan ke KPK pada 27 Juni lalu, maka seharusnya dakwaan jaksa batal demi hukum," kata Sehat.

KPK juga dituding James melanggar haknya tersangka. Karena, dalam proses penyidikan, KPK hanya memberi pihaknya waktu sehari untuk menghadirkan saksi meringankan. Padahal, sesuai ketentuan, saksi harus dipanggil tiga hari sebelum hari pemeriksaan. Dakwaan dengan demikian, dinilai kubu James, tidak sempurna.

Tim jaksa akan menyampaikan tanggapan dalam sidang berikutnya yang akan digelar 5 September mendatang. "Sidang ditunda untuk memberi kesempatan jaksa menyampaikan tanggapan," kata Ketua Majelis Hakim, Darmawati Ningsih, sebelum menutup sidang.

James dalam sidang 16 Agustus lalu didakwa bersama-sama dengan Komisaris Independen PT Bhakti Investama Antonius Z. Tonbeng memberi sesuatu berupa duit Rp 280 juta kepada pegawai pajak, Tommy Hindratno. Uang itu diberikan James selaku advisor PT Agis karena Tommy telah memberikan data atau informasi hasil pemeriksaan Ditjen Pajak terkait permohonan kelebihan pajak PT Bhakti Investama.

Pada akhir Januari 2011, James dan Antonius bertemu dengan Tommy di tempat makan di kantor MNC Tower. Ketika itu, terdakwa dan Antonius meminta Tommy membantu klaim lebih pajak PT BI. Saat itu, terdakwa memberitahu ada tiga pemeriksa pajak, salah satunya adalah Agus Totong. Dalam kesempatan itu, Antonius mengatakan jika berhasil akan ada imbalan.

Permintaan itu ditindaklanjuti Tommy dengan menemui Agus Totong pada Februari 2012, dengan tujuan memastikan Agus Totong adalah ketua tim pemeriksa klaim lebih pajak PT BI. Kemudian, pada Maret 2012, James dan Antonius bertemu Tommy untuk membicarakan itu lebih terperinci. Saat itu, Antonius minta Tommy untuk menyampaikan ke tim pemeriksa bahwa bunga biaya obligasi, serta makan dan minum, tidak banyak dikoreksi dan dibebankan sebagai biaya pengeluaran.

Setelah itu, James rutin menjalin berkomunikasi dengan Tommy melalui telepon. Tujuannya, memastikan keluarnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan memastikan uang lebih pajak segera cair.

Berdasarkan atensi Tommy, pada 20 April 2012, tim pemeriksa membuat hasil pemeriksaan yang menyebut Bhakti berhak mendapatkan uang atas pembayaran lebih pajak. Kemudian pada 11 Mei 2012, SKPLB keluar dengan perhitungan SPT PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp 517 juta dan SPT PPn tahun 2003-2010 sebesar Rp 2,9 miliar. Sehingga, jumlah keseluruhan yang akan diterima PT BI sebesar Rp 3,420 miliar.

Janji memberi duit Rp 340 juta kepada Tommy baru dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012. Karena, PT Bhakti baru menerima dana kelebihan pajak sebesar Rp 3,4 miliar pada 5 Juni 2012. Namun, akhirnya duit yang diserahkan ke Tommy hanya Rp 280 juta karena Rp 60 juta diambil James. Saat pemberian duit di sebuah rumah makan Minang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, James dan Tommy dibekuk KPK.

Atas perbuatannya, James didakwa pidana dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 250 juta. Ia juga dijerat Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 150 juta.

ISMA SAVITRI

Berita Terpopuler:
Jokowi: Ada Instruksi Agar Yang di Sana Itu menang
Wanita Ini Bercumbu dengan Pangeran Harry di Vegas
83 Persen Melawan 17 Persen,Jokowi Yakin Menang
Bandung, Kantong Syiah Terbesar di Indonesia
Megawati: Jadi Manusia Mbok Punya Moral dan Etika
Kang Jalal pun Diancam Mati
Bagaimana Kronologi Syiah Masuk Sampang?
Wifi Gratis Sudah Aktif di Jakarta
Rusuh Sampang, Siapa Roisul Hukama?
Indonesia Pemilik Pertama Super Tucano di ASEAN