Peluru Kendali (Rudal) Maverick. businessinsider.com
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat mengakui rencana pembelian 18 rudal AGM-65K2 'Maverick All-up-round' sudah disetujui. "Sejak tahun lalu sudah direncanakan untuk melengkapi sistem persenjataan udara Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Tubagus Hasanudin kepada Tempo, Minggu, 26 Agustus 2012.
"Harus disetujui karena Indonesia tak memiliki sistem persenjataan yang lengkap untuk pesawat F-16," kata dia. Apalagi, Indonesia akan menerima 24 pesawat F-16 asal Amerika Serikat.
Namun, Hasanudin mengaku tak tahu dengan detail perkembangan rencana pembelian tersebut. "Saya belum tahu apakah rencana pembeliannya sudah disampaikan ke Pemerintah Amerika Serikat atau belum," ujar dia.
Sebagaimana dilansir laman brecorder.com, penjualan rudal senilai US$ 25 juta itu diusulkan Obama melalui nota kepada Kongres. Dalam nota yang dikirim Rabu, 22 Agustus itu, Indonesia disebutkan telah meminta 18 rudal “Maverick All-Up-Round” AGM-65K2, 36 rudal “captive air training”, dan tiga rudal latihan ‘maintanance’ beserta suku cadangnya, perlengkapan pengujian dan latihan personal. AGM-65 Maverick, yang diproduksi Raytheon Co, dirancang untuk menyerang target taktis dalam jarak jauh, termasuk baja, pertahanan udara, transportasi darat dan fasilitas penyimpanan (gudang).
“Penjualan senjata ini akan berkontribusi menjadikan Indonesia partner regional yang berharga dalam sebuah wilayah yang penting di dunia, “ kata Biro Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Pentagon dalam notanya kepada Kongres.
Selain menjual rudal, pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan hibah tambahan 10 pesawat F-16. "Kami menerima kabar dari Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Heryanto bahwa pemerintah Amerika Serikat kembali menawarkan 10 pesawat F-16 miliknya pada tanggal 17 Agustus lalu," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro Kamis, 23 Agustus lalu.
Tapi, pemerintah RI belum memberikan jawaban atas tawaran hibah tersebut. "Masih akan didiskusikan dengan DPR karena hibah ini membutuhkan dana untuk upgrading pesawat," kata Menteri Purnomo.
