Panglima Belum Pastikan Pembebasan Fery

Reporter

Editor

Senin, 10 Mei 2004 13:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto belum dapat memastikan rencana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membebaskan kamerawan RCTI Fery Santoro dan sandera GAM lain pada tanggal 13 Mei mendatang. "Sejauh ini belum ada satupun pernyataan yang disampaikan GAM kepada kita bahwa mereka mau membebaskan para sandera tersebut," kata Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/5).Panglima berharap persoalan pembebasan Fery dan sandera lainnya yang sudah setengah tahun lebih diculik, tidak sekedar rumor belaka. Dia mengatakan bahkan ICRC (Komite Palang Merah Internasional) mengaku belum dihubungi GAM, sementara GAM mengaku telah menghubungi organisasi tersebut. "Yang seperti itu kan kita jadi bingung yang ada," ujarnya. Menurut Panglima, semestinya GAM membuat rencana pembebasan yang formal dan disampaikan kepada TNI. "Entah surat atau apa," ujarnya. Pasalnya, Panglima merasa perlu mempunyai sesuatu yang dapat dipegang, tak sekedar berita media massa atau rumor. Selain itu dia juga berharap ada kontak antara GAM dan TNI, GAM dan ICRC, ICRC dan TNI.Panglima enggan berkomentar panjang soal persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh GAM. Dia mengatakan tanpa ada kepastian, TNI mustahil menuruti syarat GAM.TNI tidak mau mengalah? Panglima mengatakan TNI akan mengalah bila itu menyangkut kepentingan bangsa. Dia melanjutkan, kepentingan bangsa tidak mungkin dikorbankan hanya karena kepentingan satu orang. Dia berharap TNI segera membebaskan para sandera dengan pertimbangan kemanusiaan. "Dengan persyaratan yang tidak terlalu tinggi, tentu kita akan fasilitasi," ujarnya. Deddy Sinaga - Tempo News Room

Berita terkait

Ketua Umum PWI Kenang Salim Said Sebagai Tokoh Pers yang Serbabisa

17 jam lalu

Ketua Umum PWI Kenang Salim Said Sebagai Tokoh Pers yang Serbabisa

Hendry menyebut almarhum Salim Said menunjukkan bahwa wartawan dapat menjadi apa saja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya

Profil Salim Said, Tokoh Pers dan Perfilman yang Meninggal Dunia

17 jam lalu

Profil Salim Said, Tokoh Pers dan Perfilman yang Meninggal Dunia

Salim Said tutup usia pada umur 80 tahun. Ia merupakan akademikus yang lahir pada 10 November 1943 di Amparita Parepare

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

3 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

17 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya