TEMPO.CO, Jayapura - Sekitar seribu warga Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Papua, merusak kantor bupati setempat dan membakar kantor Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, Senin, 13 Agustus 2012, sekitar pukul 14.00 WIT.
“Benar, peristiwa itu karena kekecewaan massa dari salah satu kandidat calon bupati yang tidak lolos di MK,” kata Kepala Kepolisian Resort Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Rois, Senin sore.
Ia mengatakan, awalnya, seribuan warga membanjiri kantor KPU secara damai, menuntut perubahan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilkada Dogiyai. “Mereka menolak keputusan MK terkait pemilihan bupati, menolak SK Menteri Dalam Negeri, serta menyampaikan mosi tidak percaya pada MK. Alasannya, Pilkada Dogiyai tidak demokratis,” ujarnya.
Akibat penyampaian aspirasi itu tak ditanggapi anggota KPU, warga yang naik pitam kemudian mulai membakar seisi kantor. “Tidak ada anggota KPU yang menerima massa. Memang bisa kita tenangkan. Tapi akhirnya mereka membakar kantor. Sebagian bahkan merusak kantor bupati,” ucap Rois.
Kerugian akibat perusakan ini belum diketahui. “Kami belum ada datanya. Bisa ratusan juta atau lebih,” katanya.
Hingga laporan ini diturunkan, massa telah ditenangkan. “Belum ada yang diperiksa. Warga masih tetap nunggu di KPU. Kantornya di Moenamani. Jarak kantor bupati dan KPU sekitar 400 meter,” ujarnya lagi.
MK dalam putusannya pada 6 Agustus lalu menyatakan pasangan nomor urut 1 atas nama Thomas Tigi dan Herman Auwe memperoleh 28.155 suara. Jumlah perolehan suara pasangan ini adalah yang tertinggi dari dua pasangan calon lainnya, Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay, serta Natalis Degei dan Esau Magay.
JERRY OMONA
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya