TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah memprakarsai pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Polri, Rabu malam kemarin. Acara berbuka puasa itu oleh sejumlah media massa dikaitkan dengan polemik penanganan kasus dugaan korupsi alat simulator surat izin mengemudi.
"Tadi malam itu bukan prakarsa SBY. Bukan presiden yang menggelar atau mengundang berbuka puasa bersama jajaran Polri," kata Yudhoyono di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012. "Ini penting. Marilah kita beribadah dengan baik, menyampaikan berita dengan baik, tidak menimbulkan isu dan komentar yang tidak sepatutnya," kata Yudhoyono.
SBY menceritakan, Kamis pagi, ia mendapat pesan pendek dari seseorang ihwal acara buka puasa bersama di Mabes Polri. "Pak SBY, supaya adil dan berimbang, Anda jangan hanya menggelar buka puasa di Polri. Sebaiknya juga menggelar buka puasa di KPK," ujar dia menirukan SMS yang masuk kepadanya.
Setelah ditelaah, menurut SBY, media massa ternyata menamai pertemuan di Markas Besar Polri dengan judul "SBY menggelar buka puasa di Polri". "Setelah itu, diramaikan di media massa seolah-olah dalam silang pendapat antara Polri dan KPK, SBY memilih untuk buka puasa di Polri," ucap Kepala Negara.
Yudhoyono berkilah, sejak ia menjadi presiden, setiap tahun ia selalu diundang oleh Polri dan Tentara Nasional Indonesia untuk berbuka puasa bersama, seperti halnya ia diundang berbuka puasa bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Saya juga mengundang pers, pimpinan lembaga negara, dan lembaga pemerintahan sekali setahun ke Istana Negara."
Ia berharap, penjelasannya ini dapat meredam segala isu yang sekarang beredar. "Saya mengikuti juga di sosial media, kiranya bisa dijernihkan," ucap Yudhoyono. "Jangan terlalu cepat memberikan komentar yang miring dan bukan itu yang sebenarnya terjadi."
PRIHANDOKO
Berita Lain:
Di Mabes Polri, SBY Panggil Ketua KPK dan Kapolri
Profil Hartati, Cerdik Mencari Sandaran
Hartati Tersangka, Begini Komentar Istana
Buka Bersama, Sutarman dan Abraham Samad ''Mesra''
Kisruh Simulator SIM, Todung Cs Temui Pimpinan KPK
Mahfud MD: Koruptor Hidupnya Panas
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
10 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
11 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
23 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya