Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Jakarta, Minggu (26/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Banyuwangi - Kementerian Lingkungan Hidup tahun ini membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di kawasan industri ikan Kecamatan Muncar, Banyuwangi. IPAL berkapasitas 500 meter kubik per hari itu, diperuntukkan bagi pengolahan limbah 8 perusahaan pengolahan ikan di kawasan Muncar.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Husnul Chotimah mengatakan IPAL terpadu tersebut akan dibangun di atas lahan 900 meter persegi, di Dusun Tratas, Desa Kedungringin, Muncar. IPAL tersebut dibangun dengan dana Rp 9,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Saat ini proses tender," kata dia kepada Tempo, Senin, 6 Agustus 2012.
Menurut Husnul, pembuatan IPAL terpadu itu sebagai salah satu solusi mengatasi pencemaran lingkungan di kawasan Muncar. Delapan perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan kecil yang dianggap tidak mampu membangun IPAL sendiri.
Di kawasan Muncar terdapat sekitar 100 perusahaan pengolahan ikan seperti sarden, penepungan, pembekuan, dan pembuatan minyak ikan. Sebanyak 40 perusahaan di antaranya wajib memiliki IPAL karena limbahnya di atas baku mutu yang ditetapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Namun, sejak beroperasi tahun 1970-an perusahaan-perusahaan itu tidak punya IPAL. Limbah cair langsung dibuang ke sejumlah sungai yang bermuara ke perairan Muncar di Selat Bali. Akibatnya, terjadi pencemaran akut dengan kadar limbah 2.000 ppm di Laut Muncar, melebihi baku mutu yang hanya 100 ppm.
Husnul menambahkan, IPAL terpadu tersebut akan menjadi pilot project supaya perusahaan-perusahaan lain segera membuat IPAL. "Sejumlah perusahaan besar sudah ada yang membuat IPAL, tapi yang belum punya masih banyak," kata dia.
Ketua Asosiasi Pengalengan dan Penepungan Ikan Yulia Puji Astutik mengatakan mendukung adanya pembuatan IPAL terpadu itu. "IPAL terpadu itu sudah rencana lama, tapi baru terwujud sekarang," kata dia.
Yulia mengakui banyak perusahaan belum punya IPAL karena tidak punya biaya, apalagi dana pembuatan IPAL mencapai ratusan juta. Sehingga, menurut dia, perlu ada bantuan dari pemerintah berupa IPAL terpadu lain yang bisa menjangkau lebih banyak perusahaan.
