Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng memberikan keterangan kepada wartawan terkait amblesnya sejumlah bangunan pada proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu (30/5). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Satu demi satu pejabat teras Kementerian Pemuda dan Olahraga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersaksi pada penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Kali ini, Senin, 6 Agustus, giliran Kepala Bagian Perlengkapan Bastaman Harahap yang diperiksa.
"Sebagai saksi untuk tersangka (Deddy Kusdinar)," kata Kepala Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Senin, 6 Agustus 2012. Akhir pekan lalu, KPK juga memanggil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Iyan Sudiyana, untuk bersaksi.
Namun, hingga saat ini anak buah Menteri Olahraga Andi Alfian Mallarangeng itu belum terlihat. Padahal dia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00.
Kasus ini telah menyeret Deddy Kusdinar sebagai tersangka pertama. Deddy, yang kala itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan menggelembungkan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek berbiaya Rp 1,077 triliun tersebut. Bersamaan penetapan tersangka itu, Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK mencegah tiga orang konsultan Hambalang, yakni Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati, Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, dan Direktur PT Yodha Karya YudiWahyono.
Rasuah pembangunan kompleks pembinaan atlet nasional ini terungkap saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin buka suara. Nazar menuding proyek itu sudah dimainkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Menurut Nazar, Anas mendapat imbalan Rp 50 miliar yang digunakan sebagai dana pemenangan kongres Partai Demokrat di Bandung. Andi mendapat Rp 20 miliar. Ada lagi Rp 30 miliar mengalir ke Komisi X DPR. Namun semua pihak membantah tudingan Nazar tersebut.
