TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan dekan dan beberapa dosen Universitas Indonesia mengajukan mosi tidak percaya kepada Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri. Mereka meminta agar Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhammad Nuh mengganti Gumilar dengan Pejabat Sementara Rektor sejak 1 Agustus.
Sembilan dekan tersebut berasal dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Psikologi.
Salah seorang pengajar Ilmu Komunikasi, Nina Mutmainnah Armando, mengatakan, mereka meminta Rektor UI digantikan oleh Wakil Rektor Bidang I Universitas Indonesia sebagai penanggung jawab Rektor Universitas Indonesia.
"Perlawanan kolektif ini menunjukkan secara jelas ketiadaan keabsahan kepemimpinan," kata Nina, seperti tercantum dalam mosi di situs www.pelitaui.com, Kamis, 2 Agustus 2012.
Mosi tidak percaya itu, menurut Nina, dipicu tindakan Gumilar yang memberhentikan tujuh dekan dan seorang Ketua Program Pascasarjana.
Mereka adalah Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (Bambang Wibawarta), Dekan fakultas Teknik (Bambang Sugiarto), Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (Bambang Wispriyono), Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (Adi Basukriadi), Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (Bambang Irawan), Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan (Dewi Irawaty), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Bambang Shergi Laksmono), dan Ketua Program Pascasarjana (Chandra Wijaya).
Tindakan tersebut dianggap meresahkan dan mengganggu proses belajar-mengajar di Universitas Indonesia.
ANGGRITA DESYANI
Berita terpopuler lainnya:
Djoko Susilo Ada di Jakarta Drama 24 Jam Penggeledahan KPK di Korlantas
Kata Adjie Notonegoro Soal Foto Mesra dengan Mudji
BWF Diskualifikasi Delapan Atlet Badminton
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (IV)
Perselingkuhan, Pejabat Semarang Pukul Wartawan
Jimly: Jangan Pilih Gubernur DKI karena Agama
Dituntut 20 Tahun, Supir Xenia Maut Menangis
Satu Jenderal Polisi Lagi Jadi Tersangka
Ganda Putri Bulutangkis Tuai Kontroversi
Berita terkait
Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha
11 jam lalu
Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.
Baca SelengkapnyaPerlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
4 hari lalu
Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaMayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
4 hari lalu
Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
Baca SelengkapnyaKisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
4 hari lalu
Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.
Baca SelengkapnyaMakna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
4 hari lalu
Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
5 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaPolitikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
5 hari lalu
Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.
Baca SelengkapnyaUSAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
9 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaGibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
10 hari lalu
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaKPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
10 hari lalu
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca Selengkapnya