Sejumlah massa dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi unjuk rasa penolakan perampasan tanah rakyat di kawasan Bundaran UGM, Yogyakarta, Kamis (12/01/2012). Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk segera menghentikan berbagai kasus perampasan tanah rakyat dan segera dilakukannya audit legal dan sosial ekonomi terhadap Hak Guna Usaha Perkebunan (HGUP), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Ijin Usaha Pertmbangan (IUP). TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abet Nego Tarigan mengatakan ada 7.000 kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan atau pertambangan dengan warga setempat. “Itu jumlah yang terdaftar, yang sebenarnya lebih banyak,” katanya kepada Tempo, 29 Juli 2012.
Nego mengatakan, masalah agraria seperti ini sudah menjadi konflik nasional. Selama Januari-Juli 2012, sudah ada 23 korban yang meninggal terkena tembakan. Bahkan, dalam dua minggu terakhir, sudah ada empat kasus sengketa lahan, yakni di Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Donggala, Sulawesi Tengah; Sumba, NTT; dan Tapanuli Selatan. "Padahal ini bulan puasa," katanya.
Konflik terakhir yang terjadi di Ogan Ilir, 27 Juli 2012 lalu, menewaskan Angga bin Darmawan. Bocah 12 tahun itu tertembak saat menyaksikan Brimob yang melakukan sweeping. Selain korban tewas, lima orang warga juga mengalami luka-luka.
Sebelumnya, pada 18 Juli 2012, terjadi sengketa tambang emas di Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah, yang menewaskan Masdudin, 45 tahun. Empat orang lainnya dilaporkan terkena tembakan.
Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poenky Indarti, maraknya sengketa lahan ini disebabkan aparat kepolisian yang diterjunkan memakai paradigma lama. Mereka sewenang-wenang menggunakan senjata. Menurut Poenky, semestinya polisi dapat bertindak lebih arif, menyelesaikan sengketa warga dan perusahaan dengan jalan dialog.
