Miranda Swaray Goeltom mengenakan baju Tahanan KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (24/7). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus dugaan suap cek pelawat, Miranda Swaray Gultom, Selasa, 24 Juli 2012 ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sekitar pukul 08.57 WIB, mantan Gubernur Deputi Senior Bank Indonesia ini hadir di lobi gedung pengadilan dengan dikawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketika sampai, tak terbersit aura khawatir di wajah Miranda. Guru besar ekonomi Universitas Indonesia ini terlihat santai. Bahkan ia tetap bergaya.
Miranda memang mengenakan jaket putih besar berlengan panjang bertuliskan Tahanan KPK pada bagian punggung. Namun agar tetap terlihat modis, Miranda memadupadankan baju kebesaran itu dengan belt atau ikat pinggang besar. Dan kerah jaket ia berdirikan, menutup lehernya. Selayaknya gaya berpakaian penyanyi Elvis Presley.
Untuk bawahannya, Miranda mengenakan rok sepan selutut bermotif batik hitam dan putih serta sepatu hak tinggi warna hitam mengkilap. Dan seperti biasa, Miranda mewarnai rambutnya menjadi ungu cheri dengan pewarna yang dia pesan langsung dari Australia.
Ketika akan memasuki ruang sidang, Miranda melepas baju tahanan itu. Ia menggantinya dengan kemeja putih berornamen lekukan kain di bagian dada. Berbeda dengan seragam tahanan KPK, baju ini tampak mengepas di badan Miranda hingga membentuk lekuk tubuhnya. Kemudian ketika ditanya mengenai persidangan perdana ini, Miranda mengaku siap menjalaninya. Selain itu, ia tak banyak berbicara. "Silau, saya tak bisa melihat jalan," kata Miranda sewaktu lampu kamera menyorotinya.
Dalam kasus ini, Miranda disangkakan melakukan tindak pidana korupsi turut serta atau menganjurkan memberi suap atau membantu NN (Nunun Nurbaetie) pada perkara kasus suap cek pelawat. Suap berupa cek pelawat yang diberikan ke Nunun dilanjutkan ke anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Cek sebanyak 480 itu bernilai Rp 24 miliar dan tujuan pemberiannya untuk memperlancar pemilihan DGS BI tahun 2004. Karena kasus ini, Miranda dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 UU Tipikor.
