Umat muslim melempar jumroh Aqobah di jamarat, Mina, Mekkah, Arab Saudi, (6/11). Selain itu mereka akan melempar jumroh Ula dan Wustho. AP/Hassan Ammar
TEMPO.CO, Jakarta - Problem terbesar pengelolaan haji di Kementerian Agama selama ini adalah masalah jemaah titipan. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, banyak sisa kuota jemaah haji yang selama ini diperjualbelikan karena kongkalikong dengan petugas.
Persoalan kedua, kata Anggito, adanya ketidakpercayaan dari calon jemaah haji. Penyebabnya, karena pengelolaan haji serta umroh tidak transparan. "Orang sudah daftar dan punya jatah satu kursi, tapi enggak jelas kapan berangkatnya," kata Anggito ke wartawan Tempo Andari Karina Anom, Purwani D. Prabandari, dan Subkhan J. Hakim. "Kasihan mereka karena prosesnya serba tidak transparan."
Masalah haji dan umroh tidak hanya dua hal itu saja. Urusan operasional jemaah yang harus menunggu di Jeddah karena menunggu pesawat keberangkatan dan kepulangan juga menjadi problem. Kemudian ada juga keluhan soal konsumsi untuk jemaah yang sembarangan atau jarak pemondokan jauh dari Masjidil Haram.
Semua masalah yang membelit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, menurut Anggito, disebabkan tender. Kementerian Agama kekurangan tenaga untuk mengurus tender haji dan umroh. Karena itu, Anggito meminta Kementerian Keuangan membantunya mengurus proses tender dan perhitungan keuangan.
"Semua urusan itu harus ada ahlinya," kata Anggito. "Pada saat ini beberapa tender di Kementerian Keagamaan sedang berjalan dan saya pastikan prosesnya berjalan baik."
Anggito menjabat posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama sejak 26 Juni 2012. Sebelumnya, dia sempat tak percaya waktu Menteri Agama Suryadharma Ali menawari jabatan itu. Namun karena Presiden dan Wakil Presiden sudah menyetujuinya, Anggito pun mengiyakannya.
