Pelacur dan Mucikari Demo Kantor DPRD  

Reporter

Editor

Rabu, 18 Juli 2012 13:11 WIB

REUTERS/Maurizio Belli

TEMPO.CO, Banyuwangi - Puluhan penghuni lokalisasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 18 Juli 2012, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka menolak kebijakan pemerintah Banyuwangi untuk menutup seluruh lokalisasi selama Ramadan.

Demonstran yang muncul adalah penghuni lokalisasi Padang Pasir, Pakem, Ringintelu, dan Turian. Mereka terdiri atas perempuan seks komersial, mucikari, dan warga sekitar lokalisasi. Mereka bergabung dalam Gerakan Pejuang Rakyat Banyuwangi.

Kordinator aksi, Endras Puji Yuwono, menyesalkan kebijakan Pemerintah Banyuwangi menutup empat lokalisasi dalam enam bulan terakhir ini. Menurut dia, penutupan tersebut tanpa pemberitahuan pada penghuni. "Tiba-tiba Satpol PP mengirim surat pengosongan dan mendirikan plang penutupan permanen," kata dia, Rabu 18 Juli 2012.

Endras mengatakan, penutupan lokalisasi akan berdampak besar pada ekonomi warga dan kesehatan masyarakat. Sebab, adanya lokalisasi telah memberikan manfaat ekonomi, tidak hanya kepada pelakunya langsung, tetapi juga kepada warga sekitar.

Adanya lokalisasi, kata Endras, membuat data penyebaran HIV/AIDS menjadi lebih terkontrol. "Kalau lokalisasi ditutup akan muncul lokalisasi tersembunyi yang sulit terdata," katanya.

MK. Abbas, perwakilan massa yang lain, mendesak pemerintah Banyuwangi untuk membatalkan kebijakan itu. Dia juga meminta DPRD untuk menolak kebijakan Pemda menutup lokalisasi.

Ketua Komisi Perekonomian DPRD Ismoko menyesalkan kebijakan penutupan lokalisasi tanpa melakukan komunikasi dengan warga. Padahal, penutupan lokalisasi akan berdampak besar pada kesejahteraan warga serta mengancam kesehatan. "Dampak lokalisasi ini yang tidak pernah dibicarakan," kata dia.

Menurut dia, DPRD akan berkirim surat ke Bupati Banyuwangi untuk meninjau ulang kebijakannya dan akan memanggil seluruh pihak terkait.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi, Iskandar Azis, mengatakan, kebijakan menutup lokalisasi tersebut merupakan komitmen antara Pemerintah Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur. Namun tidak ada target kapan seluruh lokalisasi sudah harus ditutup. "Penutupan dilakukan bertahap dengan memberi pelatihan kerja kepada penghuni lokalisasi," kata dia.

Iskandar Azis menjelaskan, di Banyuwangi terdapat 14 lokalisasi dengan jumlah PSK pada tahun 2011 sebanyak 640 orang. PSK yang bukan warga asli Banyuwangi telah dipulangkan sehingga per tanggal 25 Juni 2012 jumlahnya tersisa 181 orang.

IKA NINGTYAS

Berita Terpopuler:

Jokowi-Ahok Terima 40 Juta Dolar dari Vatikan?

Juara American Idol Terpesona Indonesian Idol

Pemain Muda Indonesia Ini Dipuji Mirip Xavi

Misteri Terjawab, Wanita Itu Istri Jong Un

Demi Tujuan Ini, Sultan Rela Tinggalkan Golkar

Kalla Pilih Pinangan Mana, Gerindra atau NasDem?

Dianggap Aneh, 7 Olahraga Ini Dihapus di Olimpiade

Warisan Abadi Marissa Mayer di Google

Kalah Hitung Manual, Ini Komentar Tim Foke

Marissa Mayer Hamil 5 Bulan Saat Dipinang Yahoo!




Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

1 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

36 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

43 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

47 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

51 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

4 Maret 2024

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.

Baca Selengkapnya