TEMPO.CO, Jakarta - Detasemen Khusus Anti Teror 88 mengantisipasi aksi terorisme yang mungkin terjadi selama bulan puasa. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Pratiknyo, memaparkan hingga saat ini Densus 88 masih mengejar 31 anggota jaringan teroris yang masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Kami terus waspada dengan segala macam kegiatan yang berkaitan dengan aksi mereka selama ini,” kata dia kepada wartawan, Selasa 17 Juli 2012.
Asisten Kapolri bidang Operasi, Inspektur Jenderal Badrotin Haiti, menyatakan bulan puasa kerap dijadikan saat yang tepat untuk melakukan jihad. Aksi teror ini menjadi salah satu fokus polisi selama masa sebelum Lebaran selain tindakan kriminal lain, seperti pencurian dengan kekerasan, praktek penjualan makanan kedaluwarsa, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembagian zakat. “Tradisi pengiriman parsel Hari Raya juga harus diwaspadai, bisa dimanfaatkan kelompok teror,” kata Pratiknyo.
Pratiknyo menyatakan pencurian dan perampokan juga akan meningkat menjelang Lebaran. Kebutuhan ekonomi dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dinilai memicu tindak kejahatan. Ia mengimbau masyarakat untuk waspada saat hendak menyimpan atau mengambil uang dari bank.
Kepala Polri, Timur Pradopo, meminta agar tidak hanya soal lalu lintas yang diperhatikan polisi, tapi semua gangguan keamanan. Ia meminta semua pihak mewaspadai modus perampokan, seperti yang baru saja terjadi di Bank Rakyat Indonesia Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. “Dia menakuti dengan bom, bisa jadi inspirasi yang lain,” kata Timur di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Lebaran di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri tadi pagi.
Sedangkan pada masa Lebaran dan sesudahnya, polisi lebih fokus pada pelaksanaan salat Idul Fitri dan padatnya pusat rekreasi. Usai Lebaran, masalah yang lebih sering muncul adalah urbanisasi dan kepadatan penduduk. “Tahun ini akan banyak lagi yang datang. Ini masalah selain kemacetan dan kecelakaan,” kata Badrotin.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
2 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
3 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
4 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
4 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
4 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya