TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Tumpas Korupsi (Gertak) berkumpul di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Massa menuntut KPK menolak saweran uang pembangunan gedung karena dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap komisi antirasuah tersebut.
"Kenapa harus mengemis uang dari rakyat?" kata Agus Muslim, koordinator lapangan Gertak, Senin, 9 Juli 2012. "Ini bentuk pembodohan."
Menurut Agus, pembangunan gedung adalah kewajiban pemerintah. KPK hanya bertugas menuntaskan kasus korupsi. "Bukan rakyat kecil diperas tenaganya untuk diambil dananya kemudian menyumbang," kata dia di tengah orasinya.
Akil, salah seorang anggota yang tergabung dalam Gertak, mengkhawatirkan uang saweran untuk pembangunan gedung baru KPK dapat mempengaruhi kebijakan KPK.
Hingga Sabtu kemarin, sumbangan dana pembangunan gedung baru KPK terkumpul sekitar Rp 204 juta, 4 sak semen, 2 kilogram paku, satu rol kawat, dan satu pintu teralis. Ada pula dua genting dan satu dus keramik. Saweran tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, seperti Jerman dan Australia.
Agus meminta komisi antikorupsi ini fokus meningkatkan kinerja dan pemberantasan korupsi. Ia juga mendesak DPR dan Presiden untuk memprioritaskan fasilitas peningkatan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
NURLAELA
Berita terpopuler lainnya:
Partikel Tuhan dan Kiamat
Ada Lebih dari Satu Partikel Tuhan?
Pertama dalam Sejarah AS Senator Gay Menikah
Cerita Blak-Blakan Mantan Manajer Tom Cruise
Putri Kerajaan Arab Saudi Minta Suaka ke Inggris
Berita terkait
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron
50 menit lalu
Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK
2 jam lalu
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi
3 jam lalu
Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini
5 jam lalu
KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare
6 jam lalu
KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare
Baca SelengkapnyaSidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi
7 jam lalu
KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo
Baca SelengkapnyaSoal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?
8 jam lalu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Kembalikan Barang Sitaan, Ini Rinciannya
9 jam lalu
Sekjen DPR Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini
10 jam lalu
KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.
Baca SelengkapnyaICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir
12 jam lalu
Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.
Baca Selengkapnya