Saweran KPK Dianggap Bentuk Pembodohan

Reporter

Editor

Senin, 9 Juli 2012 13:08 WIB

Sejumlah massa Gerakan Tumpas Korupsi melakukan aksi tolak saweran atau sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK di Kuningan, Jakarta, (9/7). TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Tumpas Korupsi (Gertak) berkumpul di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Massa menuntut KPK menolak saweran uang pembangunan gedung karena dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap komisi antirasuah tersebut.

"Kenapa harus mengemis uang dari rakyat?" kata Agus Muslim, koordinator lapangan Gertak, Senin, 9 Juli 2012. "Ini bentuk pembodohan."

Menurut Agus, pembangunan gedung adalah kewajiban pemerintah. KPK hanya bertugas menuntaskan kasus korupsi. "Bukan rakyat kecil diperas tenaganya untuk diambil dananya kemudian menyumbang," kata dia di tengah orasinya.

Akil, salah seorang anggota yang tergabung dalam Gertak, mengkhawatirkan uang saweran untuk pembangunan gedung baru KPK dapat mempengaruhi kebijakan KPK.

Hingga Sabtu kemarin, sumbangan dana pembangunan gedung baru KPK terkumpul sekitar Rp 204 juta, 4 sak semen, 2 kilogram paku, satu rol kawat, dan satu pintu teralis. Ada pula dua genting dan satu dus keramik. Saweran tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, seperti Jerman dan Australia.

Agus meminta komisi antikorupsi ini fokus meningkatkan kinerja dan pemberantasan korupsi. Ia juga mendesak DPR dan Presiden untuk memprioritaskan fasilitas peningkatan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

NURLAELA

Berita terpopuler lainnya:
Partikel Tuhan dan Kiamat
Ada Lebih dari Satu Partikel Tuhan?

Pertama dalam Sejarah AS Senator Gay Menikah

Cerita Blak-Blakan Mantan Manajer Tom Cruise

Putri Kerajaan Arab Saudi Minta Suaka ke Inggris

Berita terkait

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

50 menit lalu

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

2 jam lalu

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya

Baca Selengkapnya

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

3 jam lalu

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

5 jam lalu

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

6 jam lalu

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare

Baca Selengkapnya

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

7 jam lalu

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo

Baca Selengkapnya

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

8 jam lalu

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Kembalikan Barang Sitaan, Ini Rinciannya

9 jam lalu

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Kembalikan Barang Sitaan, Ini Rinciannya

Sekjen DPR Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

10 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.

Baca Selengkapnya

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

12 jam lalu

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

Baca Selengkapnya