Siswa belajar di luar kelas, karena semua pintu kelas disegel oleh pemilik tanah yang kecewa akibat tidak diangkat menjadi PNS oleh Pemkab setempat di SDN Robatal I, Sampang, Madura, Jatim, Jumat (5/12). ANTARA/Saiful Bahri
TEMPO.CO, Palopo - Ratusan siswa Sekolah Dasar 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Makassar, mendatangi kantor DPRD Luwu Utara, Senin, 9 Juli 2012.
Murid sekolah dasar ini berjalan sekitar satu kilometer ke kantor Dewan bersama guru dan masyarakat. Para siswa ini tak dapat belajar lantaran sekolahnya disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah sekolah. Supriadi Bidung atau pria yang mengaku pemilik lahan sekolah itu melarang siswa masuk ke dalam sekolah.
Sebelum melarang siswa menggunakan gedung sekolah, Supriadi pernah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan agar lokasinya segera dibayarkan oleh pemerintah sejak Mei lalu. Namun, tidak ada tanggapan dari pemerintah kepada dia.
Pada 1974, sudah ada kesepakatan antara pemilik dengan pemerintah setempat. Saat itu, Supriadi meminta lokasi dibeli dengan harga Rp 150 ribu. Namun hingga puluhan tahun belum ada realisasi sama sekali sehingga pihaknya terpaksa menyegel sekolah.
Perwakilan dari orang tua murid mendesak kepada pemerintah dan DPRD untuk mencari solusi terkait masalah itu. "Anak-anak kami yang rugi kalau tidak belajar," kata salah satu orang tua murid.
Ketua DPRD Luwu Utara, Basir, mengatakan sebenarnya penyegelan tidak perlu terjadi jika Dinas terkait tanggap terhadap masalah itu. Sebab, pemilik lokasi sudah menyampaikan keluhan itu sebelumnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Luwu Utara, Rostika Said, mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah antisipasi jika segel sekolah tidak segera dibuka.
Proses belajar mengajar kata dia harus segera dilanjutkan. "Kalau belum dibuka, murid kita pindahkan sementara ke sekolah yang terdekat," kata Rostika.
Terkait masalah tersebut, Pemkab Lutra dan DPRD sudah membentuk tim yang bertugas melakukan lobi ke pemilik lokasi untuk segera membuka segelnya. "Yang jelas langkah pertama adalah negoisasi dengan pemilik. Kalau buntu, terpaksa kita mengambil langkah hukum," kata Basir.
