TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai politik peserta Pemilu terus mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemilu ulang di beberapa tempat pemungutan suara yang disinyalir curang. Selain itu, partai-partai ini juga mendesak KPU melakukan perhitungan ulang ditingkat Panitia Pemunutan Suara (PPS) dengan mengikutkan saksi partai, menghentikan perhitungan melalui sistem komputer teknologi informasi, dan meminta KPU mengumumkan daerah yang terjadi kecurangan. "Saya tidak peduli siapa yang menang dan yang kalah. Saya hanya berharap agar pemilu 2004 ini menjadi langkah pertama penegakan demokrasi. Tapi ternyata itu dikhianati. Itu sudah kesimpulan loh Pak Ramlan (Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti)," kata Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid yang diikuti tawa peserta yang hadir dalam pertemuan dengan KPU untuk membahas tata cara perhitungan suara secara manual, di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (13/4).Pertemuan ini sebenarnya untuk mendiskusikan cara perhitungan suara hasil pemilu 5 April lalu. Tapi, acara ini malah terlihat menjadi ajang curahan ketidapuasan partai peserta pemilu ini. Gus Dur sebenarnya tidak keberatan dengan hasil pemilu legislatif sekarang ini. Dia mengaku tidak memihak kepada pihak-pihak manapun. Tapi, Gus Dur menganggap pelaksanaan pemilu oleh KPU saat ini belum demokratis. "Pemilu demokratis itu tenyata tidak terjadi sekarang ini karena profesionalime dan pekerjaan KPU yang acak-acakan," kata dia.Semenatar itu, Sekjen Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengatakan, KPU harus transparan dalam perhitungan suara nantinya. KPU harus melampirkan data rekap TPS di kelurahan, data rekap kelurahan dan TPS di tingkat kecamatan dan seterusnya. Denny juga meminta agar running text perhitungan suara hasil teknologi informasi untuk dihentikan. "Tingkat kesalahannya tinggi," kata dia.Sementara itu, Sekjen Partai persatuan Pembangunan Yunus Yosfiah menyebutkan dugaan berbagai pelanggaran yang tejadi di daerah pemilihan tempat dia menjadi calon legislator. Dia menyebutkan pelanggaran yang dilaukan oleh seorang bupati di Sulawesi yang mengirimkan surat perintah kepada Kepala Dinas Penididikan untuk melakukan sosialisasi. "Kenapa sosialisasi harus pada massa kampanye," kata dia. Selain itu, banyak ditemukan rekap yang penuh dengan tip ex-an. Beberapa pimpinan partai yang memprotes keras kinerja KPU adalah Sahar L Hasan, Ketua Tim Pemenangan Pemilu dari PBB, Wibisono dari Partai Merdeka, salah satu ketua PBR Ade Nasution, Dimmy Haryanto dari Partai PDI, Rahmawati Soekarnoputri dari Partai Pelopor, Eros Djarod dari PNBK. Hadir juga, Ketua Umum PBR Zainuddin MZ, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum PBSD Muchtar Pakpahan. Mereka juga menyerahkan amplop coklat berisi bukti-bukti pelanggaran yang mereka temukan kepada wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti.Seluruh Anggota KPU datang dalam pertemuan ini, kecuali Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ramlan mengatakan, semua masukan dari partai ini akan ditampung dan akan segera dibahas dalam rapat pleno KPU untuk mengambil langkah yang tepat. "Kami memang mengakui ada kekurangan disana sini dalam P4B kemarin," kata Ramlan menanggapi setelah menerima bukti kartu pemilih yang salah kirim.Dalam pertemuan ini, para pimpinan partai ini sempat mendesak KPU melakukan voting dengan pimpinan partai ini. Voting ini dilontarkan, untuk memutuskan perlu tidaknya pemilu ulang, dan perhitungan ulang. Purwanto - Tempo News Room