TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Tomy Winata kembali ditunda. Sidang yang seharusnya digelar Senin (12/4) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terpaksa ditunda karena dua hakim anggota tidak dapat hadir ke persidangan. Ketua Majelis Hakim Suripto dalam persidangan ini mengatakan dua hakim anggota yang tidak hadir itu sedang berada di luar daerah. Salah satu hakim anggota, Ridwan Mansyur, saat ini sedang mengikuti penataran HAM di Makassar. Sedangkan hakim anggota lainnya, Kusriyanto, sedang berada di Denpasar. Sidang dengan terdakwa Bambang Harymurti, Ahmad Taufik, dan Teuku Iskandar Ali seharusnya mendengarkan kesaksian dari saksi ahli komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad. Sidang ini akan dilanjutkan Senin pekan depan. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik ini berasal dari pengaduan Tomy Winata terhadap Majalah Tempo. Ia menilai, tulisan yang berjudul Ada Tomy di Tenabang? dalam Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, mencemarkan nama baiknya. Sementara itu, Suripto belum memutuskan untuk memanggil paksa Wali Kota Jakarta Pusat untuk menjadi saksi di persidangan. Majelis masih mempertimbangkan apakah perlu atau tidak, katanya kepada Tempo News Room. Rencananya, majelis baru akan memutuskan masalah ini pada persidangan minggu depan. Edycan - Tempo News Room
Berita terkait
Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers
7 jam lalu
Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.
Baca SelengkapnyaDraf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
10 jam lalu
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Baca SelengkapnyaTanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers
21 jam lalu
RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.
Baca SelengkapnyaHujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers
1 hari lalu
Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.
Baca SelengkapnyaKomunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain
1 hari lalu
Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?
Baca SelengkapnyaAJI Nilai Draf Revisi UU Penyiaran Bawa Masa Depan Jurnalisme Menuju Kegelapan
1 hari lalu
AJI Jakarta bersama LBH Pers mengatakan draf revisi UU Penyiaran akan membawa masa depan jurnalisme menuju kegelapan
Baca SelengkapnyaDewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya
1 hari lalu
Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
2 hari lalu
DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
2 hari lalu
DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP
57 menit lalu
