Anggota Komisi II dari fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, meminta semua kader Demokrat kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya katakan, mari bertanggung jawab supaya apa yang menimpa Partai Demokrat segera berakhir," kata Ignatius di komplek parlemen Senayan, Rabu, 4 Juli 2012.
Hari ini KPK kembali memeriksa Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas diperiksa KPK untuk didalami keterlibatannya dalam korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang. Dalam pengadaan sertifikat, Ignatius mengaku membantu menghubungkan Anas dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.
Sertifikat hak pakai Hambalang dari BPN dialokasikan ke Menpora. Sertifikat itu selesai pada 6 Januari 2010 lalu dan selesai pada 20 Januari 2010. "Tapi saya sampai sekarang tidak tahu siapa yang mengurusnya," kata Ignatius
Dalam ingatan Ketua Badan Legislatif DPR ini, saat surat pengantar pengurusan sertifikat itu diserahkan ke dia, Anas dan bekas bendahara partai, Muhammad Nazaruddin, duduk berjejer. Surat pengantar itu diserahkan dari Nazar ke Anas, lalu ke Wafid. Hubungan Anas dan Nazar, kata Ignatius, sangat dekat. "Mereka selalu berdua. Kalau pecah kongsi itu urusan lain."
Dalam banyak kesempatan, Ignatius melihat Nazar dan Anas dekat, tetapi punya gaya yang berbeda. "Nazaruddin lebih reaktif, cepat. Anas kalem."
Pekan lalu, KPK memeriksa Anas selama hampir delapan jam. Anas seusai pemeriksaan mengaku penyelidik KPK mencecarnya berbagai pertanyaan seputar proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang seluas 32 hektare. "Saya ditanyakan soal apakah betul saya memerintahkan Pak (Ignatius) Mulyono untuk mengurus sertifikat? Saya jawab, saya tidak pernah memerintahkan untuk mengurus sertifikat," kata Anas.
Ignatius pernah mengatakan diminta oleh Anas mengurus sertifikat tanah Hambalang. Akhirnya anggota Komisi II DPR ini yang menerima Surat Keputusan Hak Pakai Lahan Hambalang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Januari 2010. Dalam surat pengantar BPN tertulis bahwa surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Namun Ignatius yang menerimanya.
