Ketua Umum Partai Golkar berpidato dalam Acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch Apung Widadi menilai penetapan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie sebagai calon presiden yang terlalu dini, rentan korupsi politik. “Dampaknya, partai akan koruptif,” kata Apung saat dihubungi, Ahad, 1 Juli 2012.
Apung menjelaskan, deklarasi Aburizal yang dilakukan dua tahun sebelum pemilihan umum 2014 membuat bos Grup Bakrie itu membutuhkan biaya kampanye yang besar. “Pendanaannya itu enggak mungkin dari kocek pribadi saja. Pastinya dia butuh biaya politik yang tidak sedikit.”
Pencapresan Aburizal yang terkesan dipaksakan dinilai sebagai ujud sistem oligarkis sentralistik. Sistem itu memungkinkan Ical mengendalikan penuh setiap jenjang kepengurusan partai, hingga di daerah, demi mengamankan kepentingan bisnis dan politiknya pada 2014.
Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang digelar di Bogor menetapkan Aburizal sebagai calon presiden tunggal. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Ferddy Latumahina mengatakan partainya melarang kadernya maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dari partai lain. Alasannya, rapat sudah menetapkan Ical sebagai capres. "Kami akan berhentikan siapa saja yang melanggar keputusan rapimnas ini," ujarnya.
