TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Advokasi Pemilu mengajukan gugatan class action pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kelalaiannya sehingga menyebabkan masyarakat terampas hak pilihnya. Gugatan ini diajukan setelah Tim Advokasi menerima pengaduan dari masyarakat yang kehilangan hak pilihnya itu. Tim itu akhirnya mendapat kuasa dari orang-orang itu untuk melakukan upaya hukum atas terampasnya hak pilih mereka. Menurut Koordinator Tim Advokasi Pemilu Carrel Ticualu, gugatan class action layak dilakukan karena masyarakat yang kehilangan hak pilihnya tersebar secara nasional. Metode ini dilakukan sebagai keterwakilan dari masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. "Sejauh ini sudah ada lima pengadu yang akan bertindak sebagai wakil kelas dari seluruh anggota kelas yakni masyarakat yang terampas hak pilihnya," kata dia. Lima orang yang bersedia sebagai wakil kelas ini adalah Mohammad Fitriansyah dari Pulau Sumatera, Haris Rusli dari Pulau Jawa, Abdul Rasyid dari Pulau Sulawesi, Soemarno mewakili masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, dan Paulus mewakili masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Papua dan Provinsi Maluku Utara dan Maluku. Menurut Carrel, jumlah pengadu yang bertindak sebagai wakil kelas bisa bertambah untuk mewakili kelompok lain. Setidaknya, kata Carrel, Tim Advokasi sudah menerima laporan dari beberapa daerah yang tidak didaftarkan haknya sebagai pemilih karena kelalaian KPU, seperti di Lampung ada 50 ribu orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di Jakarta, Tim Advokasi menerima laporan sebanyak 500 warga Bintaro juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, begitu juga 60 orang di Bandung tidak terdaftar sebagai masyarakat yang berhak memilih. Gugatan class action ini, kata Carrel, sebenarnya tidak membutuhkan beberapa banyak orang, tapi cukup diwakili satu orang dari beberapa daerah. "Persoalannya apakah gugatan ini didukung atau tidak," kata dia. Menurut Carrel, sejauh ini sudah ada 22 advokat yang bersedia mendukung Tim Advokasi Pemilu ini. Mereka masih berharap dukungan dari para lawyer masih bertambah lagi. Di samping itu tim mencari dukungan dari partai politik yang memiliki persoalan ini. "Kami masih mempelajari apa yang bisa kami lakukan secara teknis, karena ini gugatan cukup luas dan kami kesulitan masuk ke provinsi-provinsi yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang partai," ujarnya.Tim berencana mengajukan gugatan pada pekan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena KPU domisilinya di wilayah ini. Tuntutan dalam gugatan itu di antaranya menuntut hakim menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Mereka juga menuntut tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada penggugat dan menuntut tergugat minta maaf kepada penggugat dengan memasang iklan permohonan maaf kepada media cetak nasional, stasiun televisi nasional dan stasiun radio yang berskala nasional. Permohonan maaf itu pun harus berbunyi, "Kami, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2004 semata-mata karena kesalahan kami". Istiqomatul Hayati - Tempo News Room