TEMPO.CO, Brebes - Gabungan aktivis dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi penggalangan dana dan tenaga bangunan, yang hendak disumbangkan untuk membangun gedung KPK. Aksi penggalangan ini dilakukan di alun-alun Brebes, Jawa Tengah, Sabtu 30 Juni 2012.
Darwanto, koordinator badan pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes, mengatakan, aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan menguatkan dukungan terhadap komisi anti-korupsi.
Dalam aksinya Sabtu malam, massa mensosialiasikan kepada publik bahwa KPK sengaja dianaktirikan. “Dewan hanya merealisasikan sejumlah proyek yang menguntungkan untuk dikorup,” ujar Darwanto.
Koalisi bersama aktivis ini membuka posko dalam waktu yang tak ditentukan. Selain uang, mereka telah menginventarisir sejumlah tenaga kerja yang siap menjadi relawan untuk pembangunan gedung KPK. Rencananya, dana dan tenaga yang dikumpulkan ini akan dikirim ke kantor Indonesian Corupstion Watch di Jakarta.
Darwanto meminta agar penyumbang dana mencantumkan nama dan alamat jelas untuk kepentingan akuntabilitas dan menghindari potensi adanya pencucian uang. “Karena hasil donasi akan dibuka untuk umum dan diaudit,” katanya. Pihaknya menolak bantuan yang lebih dari Rp 10 juta per orang atau per bulan. “Kalau lebih dari Rp 10 juta, mengandung korupsi.”
Aksi aktivis anti-korupsi ini mendapat simpati dari salah satu pengusaha asal Brebes. “Saya siap mendatangkan tenaga dan karyawan untuk membangun,” ujar Tubagus Angke, Direktur CV Anke Berhias, di Kabupten Brebes. Ia memastikan ada 10 karyawannya yang siap untuk membantu proses pembangunan gedung KPK.
Aksi penggalangan dana juga dilakukan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM). Hingga hari ini, Sabtu 30 Juni 2012, dana yang terkumpul baru Rp 300 ribu.
Menurut Koordinator BBM Pamekasan Zaini, aksi galang dana ini sebagai bentuk protes kepada DPR yang mempersulit langkah KPK untuk memiliki gedung yang baru. "Kalau keputusan DPR berdasarkan aspirasi rakyat, maka mestinya gedung baru KPK disetujui," kata Zaini, Sabtu 30 Juni 2012.
Penggalangan dana ini, kata dia, akan dilakukan selama sepekan. Zaini mengaku sengaja tidak melakukan penggalangan dana ke pejabat dan lebih memilih meminta sumbangan kepada pedagang kaki lima dan tukang becak. "Biar tukang becak yang menyumbang, supaya DPR tahu, rakyat jengah dengan korupsi," katanya.
EDI FAISOL | MUSTHOFA BISRI
Berita terkait
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
3 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
4 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
10 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
15 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya