TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng berharap Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan penyelidikan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor. Dia berharap pemeriksaan terhadap Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bisa menjernihkan partainya dari sorotan korupsi.
"Kami berharap semua bisa selesai, bisa tuntas diusut," kata Andi di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 26 Juni 2012.
Dia menambahkan, Anas tidak perlu diminta mundur dari jabatannya di partai. "Kan, ada prosesnya. Proses hukum biarlah berjalan."
Andi mengatakan partainya tidak akan melindungi siapa pun kader yang terbukti terlibat dalam kasus hukum. "Kalau yang melakukan penyimpangan, ya, tentunya harus bertanggung jawab." Namun partai juga tidak akan mendahului proses hukum dalam menetapkan seorang kader bersalah atau tidak.
Menurut dia, proses hukum terhadap beberapa kasus korupsi yang menyeret sejumlah elite partai, termasuk dia dan Anas, tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Seluruh kader partai tetap harus bekerja menyukseskan partai dan program pemerintah.
Andi berharap penuntasan penyelidikan beberapa kasus korupsi termasuk Hambalang bisa mengembalikan suara partai. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, dukungan untuk Demokrat terus menurun.
Pada Pemilu 2009, Demokrat tampil sebagai pemenang pemilu dengan perolehan 21 persen suara. Namun survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan suara Demokrat hanya di angka 11 persen. Menurut survei, 70 persen penyebab penurunan suara partai adalah banyaknya kasus hukum yang menyeret elite partai.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terkait:
Butet: Terbukti pun, Anas Tak Bakal Digantung
KPK Berharap Anas Datang
Demokrat Minta KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
Abraham Samad: Anas Harus Kooperatif
Anas Mungkin Tak Akan Datang ke KPK
5 Peluru untuk ''Menembak'' Anas di Proyek Hambalang
KPK Berfokus pada Pengadaan Proyek Hambalang
Berita terkait
KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
7 jam lalu
KPK memastikan akan pro aktif untuk asset recovery agar pemasukan bagi kas negara. Termasuk kasus korupsi Dodi Reza Alex Noerdin.
Baca SelengkapnyaPutusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron
9 jam lalu
Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK
10 jam lalu
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi
11 jam lalu
Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini
14 jam lalu
KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare
15 jam lalu
KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare
Baca SelengkapnyaSidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi
16 jam lalu
KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo
Baca SelengkapnyaSoal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?
17 jam lalu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Kembalikan Barang Sitaan, Ini Rinciannya
17 jam lalu
Sekjen DPR Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini
19 jam lalu
KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.
Baca Selengkapnya