Sejumlah anggota dewan, duduk diantara bangku kosong karena banyak anggota yang meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (24/5). Dalam rapat tersebut Pemerintah mengusulkan memasukkan asumsi lifting gas pada 2013 sebesar 1.290-1.360 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd) ke dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mendesak partai-partai politik merotasi anggotanya di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, tindakan Komisi Hukum yang menunda anggaran pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat kontraproduktif dan akan berimbas pada partai itu sendiri.
"Ini tindakan kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi. Kalau ada partai yang masih mau disebut berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebaiknya mereka mengganti anggotanya di Komisi III," kata Oce kepada Tempo, Selasa 26 Juni 2012.
Komisi Hukum DPR sendiri sampai saat ini belum menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK. Menurut mereka, gedung KPK belum diperlukan karena lembaga negara non kementerian ini bersifat adhoc.
Oce menilai alasan yang diajukan oleh Komisi Hukum itu tak logis. Menurut dia, penundaan anggaran ini menunjukkan rendahnya komitmen Komisi dalam pemberantasan korupsi. "Menteri Keuangan saja sebagai bendahara negara sudah menyetujui anggaran ini. Kalau Komisi III tidak menyetujui, ini jelas artinya ada dislike dari para politikus Senayan terhadap KPK," kata dia.
Menurut Oce, hal ini bisa membuat citra politikus Senayan dan partai politik yang selama ini buruk di mata masyarakat kian merosot. Apalagi, selama ini masyarakat selalu mendukung KPK. "Pengalaman selama ini, masyarakat selalu lebih percaya KPK ketimbang DPR. Jadi lebih baik mereka diganti saja," kata dia.
