TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) siap menghadapi "serangan fajar" menjelang hari H pemungutan suara. "Jauh-jauh hari kita sudah mengantispasi adanya politik uang," kata Didik Supriyanto, wakil ketua Panwaslu Pusat saat dihubungi, Sabtu (3/4). Didik mengatakan pihaknya telah melatiha petugas pemantau dan pengawas pemilu untuk mengantisipasi politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam Pemilu 2004. Secara teknis, menurutnya Panwaslu telah mengirimkan surat edaran kepada panwaslu tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mengantisipasi politik uang ini. "Surat edaran itu berisi petunjuk untuk mengawasi adanya kecurangan atau pembelian suara," katanya.Awalnya, menurut Didik, memang ada beberapa anggota panwaslu berbeda pendapat mengenai politik uang ini. Seperti apakah pemberian sembako atau kerja bakti yang dilakukan partai politik tertentu bisa dikatakan politik uang. Tetapi, hal itu menurutnya sudah bisa ditangani. Politik uang menurutnya, adalah barang siapa memberikan uang atau barang agar memilih partai politik sesuai dengan kehendak si pemberi tersebut. Dalam Pemilu 2004, menurut Didik, si pemberi uang atau barang akan dikenakan sanksi jika diketahui melakukan politik uang sedangkan si peneriman tidak akan apa-apa. Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pembedaan ini, lanjutnya ditujukan agar lebih banyak yang mau jadi saksi dalam tindak pidana tersebut. Menjelang 5 April, Panwaslu akan menintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. "Kita akan berkoordinasi dengan pemantau," katanya. Mengenai pencegahannya, Didik mengakui pihaknya hanya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam tindakan yang melanggar hukum ini. "Uang boleh diterima tapi jangan pilih partainya," ujarnya.Selain itu saat ini, Panwaslu juga sedang bersiap-siap mengantisipasi apabila adanya pemilu yang tertunda di beberapa daerah. Edy Can - Tempo News Room