TEMPO Interaktif, Jakarta: Puluhan orang yang tergabung dalam Sahabat Pekerja Migran (SPM) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia, Senin (29/3) siang. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk membantu lima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diancam hukuman mati di Singapura. "Pemerintah sangat lambat menangani kasus TKI di Singapura, seharusnya langsung mengirim pengacara untuk mendampingi TKI," kata Ahmad Juwaini, Direktur SPM, kepada Tempo News Room, yang menemuinya di sela-sela aksi.Partai politik peserta pemilu 2004, lanjut Ahmad, tidak ada yang peduli terhadap para TKI ini. "Pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pemilu sampai melupakan para TKI, nanti bisa saja TKI tersebut tiba-tiba dihukum mati baru pemerintah bereaksi," ucap Ahmad. Dalam catatan SPM, paling tidak ada lima TKI yang saat ini mendapat ancaman hukuman mati di Singapura. Mereka adalah Sundarti Supriyanto, Purwanti T, Siti Aminah, Juminem, dan Sumiati, yang dituduh membunuh majikan atua keluarga majikannya. Status tersangka pembunuhan bagi mereka sangat merugikan karena latar belakang kematian majikan atau keluarganya tidak diungkap dengan jelas. "Hal ini sangat merugikan posisi TKI karena orang langsung menyalahkan mereka," kata Ahmad. Seharusnya, kata dia, dilakukan investigasi terlebih dahulu baik oleh Indonesia maupun Singapura untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup adil. "Kami sangat menyesalkan atas meninggalnya 98 TKI di Singapura pada tahun-tahun terakhir tanpa data investigasi yang memadai," kata dia. Ada empat sikap yang disampaikan SPM dalam soal ini. Pertama, mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembelaan dan langkah diplomatis yang nyata untuk membela TKI. Kedua, menuntut PJTKI yang telah mengirim mereka untuk bertanggung jawab. Ketiga, mendesak partai politik mempersiapkan program perlindungan pelayanan dan kesejahteraan TKI. Terakhir, mendesak pemerintah Singapura melakukan investigasi yang adil. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room