TEMPO.CO, Pamekasan - Jumlah kepala desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang menolak menyalurkan bantuan beras miskin (raskin) kepada warganya terus bertambah. Penolakan secara terang-terangan kali ini disuarakan sepuluh kepala desa di Kecamatan Kadur.
Sepuluh desa tersebut adalah Desa Pamaroh, Pam-oroh, Bangkes, Kadur, Sokole-lah, Gagah, Kartagena Laok, Kartagena Tengah, Kartagena Daya, dan Desa Bung Baruh. “Kalau pagu raskin dikurangi, kami yang dituduh korupsi oleh warga. Maka kami tidak akan tebus raskin,” kata Ketua Ikatan Kepala Desa Kecamatan Kadur, Riski Abdullah, Selasa, 5 Juni 2012.
Penolakan menyalurkan raskin juga disuarakan Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan Syaiful Bahri. Secara tegas Syaiful mengatakan tidak percaya bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan telah berkurang sebanyak 7.500 jiwa sehingga jatah raskin dikurangi oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur. “Dulu gakin (keluarga miskin) 109 ribu, sekarang katanya tinggal 102 ribu jiwa, kami ragu,” ujarnya.
Data Perkasa menyebutkan, dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sembilan di antaranya pagu raskinnya berkurang untuk jatah bulan Juni hingga Desember 2012.
Data secara terperinci adalah jatah raskin di Kecamatan Tlanakan berkurang 30,251 persen, Pademawu 31,899 persen, Proppo 13,860 persen, Palenga'an 10,599 persen, Larangan 19,990 persen, Pakong 4,638 persen, Kota Pamekasan 58,581 persen, Kadur 14,325 persen, dan Kecamatan Galis 6,025 persen.
Data yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Syaiful, semakin aneh karena empat kecamatan lain justru pagu raskinnya meningkat. Kecamatan Pegantenan naik 13,179 persen, Batumarmar 59,343 persen, Waru 7,812 persen, dan Kecamatan Pasean 44,613 persen. “Kok bisa ditambah, padahal warga di empat kecamatan itu kaya-kaya, rumahnya mayoritas bagus karena semua merantau jadi TKI di Malaysia,” ucap Syaiful.
Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Haji Agus, mengatakan juga akan membekukan raskin. Sebab, jika tetap dicairkan, akan menimbulkan gejolak. Warganya pun sulit menerima penjelasan bahwa angka kemiskinan berkurang. "Masak dari 6 ton turun menjadi 3 ton. Bagaimana cara pembagiannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Munafi, menjelaskan bahwa memang ada penurunan pagu raskin untuk 6.931 rumah tangga sasaran di Pamekasan.
Menurut Munafi, tidak hanya Pamekasan yang mengalami penurunan, tapi ada delapan kabupaten lain di Jawa Timur yang mengalami hal serupa. "Mestinya kepala desa bangga karena keluarga miskin di daerahnya berkurang, dan itu tanda adanya keberhasilan,” katanya.
Munafi meminta kepala desa tidak sepihak menolak menyalurkan raskin. “Kita mesti komunikasi dulu mencari solusi,” katanya.
MUSTHOFA BISRI
