TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat (AS) bermaksud membuat Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba'asyir tidak berkutik lagi. Sehingga dia tidak bisa memimpin organisasi dan menyebarluaskan pengaruhnya. Kami akan benar-benar sangat senang melihat dia (Ba'asyir) tidak bisa beraksi kembali, tegas Duta Besar AS untuk Indonesia Ralph L. Boyce kepada para wartawan seusai meresmikan perpustakaan Amerika (American Corner) di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kamis (18/3) pagi. Pernyataan Boyce ini menanggapi penyerahan berkas laporan intelijen AS yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dalam laporan tersebut diduga ada keterkaitan antara Ba'asyir dengan Encep Nurjaman alias Hambali yang diduga sebagai operator kelompok Jamaah Islamiyah yang dicurigai memiliki hubungan dengan Al-Qaidah. Ba'asyir sendiri rencananya akan dibebaskan pada 2 Mei 2004 mendatang. Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min, Ngruki, Solo ini, ditahan sejak 28 Oktober 2002 dengan dakwaan pelanggaran keimigrasian. Keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis selama 1,5 tahun. Lebih lanjut Boyce menegaskan, pemerintahnya sama sekali tidak takut terhadap Ba'asyir. Menurutnya, Washington menaruh perhatian khusus terhadap pengaruh, kegiatan masa lalu, dan jaringan yang dimiliki pria kelahiran Jombang, Jawa Timur tersebut. Dia menambahkan, pihak intelijen AS telah melakukan proses interogasi sejak Hambali dibawa ke AS. Bahkan sebelum keputusan MA, kata Boyce. Dia mengatakan, pemerintahnya sama sekali tidak melakukan tekanan terhadap Indonesia untuk menjatuhkan dakwaan lain atas Ba'asyir. Sementara itu, Direktur Amerika dan Amerika Utara Departemen Luar Negeri Dino Pati Djalal menolak membeberkan laporan intelijen tersebut. Dia menegaskan, transkrip dalam 125 berkas (bukan 125 halaman) itu merupakan pengakuan Hambali. Berkas tersebut merupakan hasil pemeriksaan pihak intelijen AS sampai Februari lalu. Faisal - Tempo News Room