TEMPO.CO, Jakarta -Riuhnya kasus korupsi di Tanah Air menjadi topik pembahasan diskusi Forum Indonesia di Canberra, Australia, Senin 28 Mei 2012 sore. Akademisi dan praktisi dari Indonesia dan Australia menyoroti upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersikap lebih tegas dan memimpin langsung perang melawan korupsi.
Simon Butt, pakar hukum Sydney University, khawatir dengan usulan sejumlah politisi yang ingin mencopot kewenangan komisi antirasuah itu untuk menuntut tersangka korupsi. Padahal berkat kewenangan inilah banyak kasus korupsi terungkap dan para pelakunya menghuni hotel prodeo. “Justru KPK harus diperkuat,” ujarnya. Selain kewenangan yang kuat, KPK juga akan menjadi model institusi yang menerapkan etika manajemen yang bersih dari praktik korupsi.
Peraturan yang ketat seperti yang diberlakukan di jajaran internal KPK memang menjadi salah satu jalan keluar pembersihan lembaga-lembaga negara yang selama ini berlumur korupsi. Yari Yuhari Prasetya, mahasiswa PhD yang sedang meneliti problematika korupsi Indonesia, menyatakan lemahnya pemahaman terhadap etika dan integritas karyawan, oleh sebab itu perlu pelatihan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat dari atasan. “Harus ada hukuman yang jelas demi menjaga etika karyawan,” kata mahasiswa Universitas Canberra ini.
Adapun lemahnya kepemimpinan nasional dalam menangani korupsi menjadi sorotan Damien West, Group Manajer Australian Public Service Commision. Korupsi akut yang yang kian menggerogoti Indonesia hanya bisa diberantas jika mendapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah. “Dibutuhkan peran pemimpin yang kuat, kualitas strategi jangka panjang dan mengedepankan pelayanan publik yang beretika,” katanya.
Diskusi Forum Indonesia merupakan kegiatan bulanan yang berlangsung di Canberra dan dipelopori sejumlah mahasiswa Tanah Air yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di kota itu. Adapun tema yang dibahas merupakan topik-topik hangat yang sedang dibicarakan di Indonesia. “Kami memilih tema manajemen etika dan pemberantasan korupsi pada diskusi kali ini. Dua hal ini merupakan prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi,” kata Ketua Forum Indonesia, Ratih Maria Dhewi mahasiswa program PhD University of Canberra.
