TEMPO.CO, Sumenep - Saleha, 50 tahun, warga Pulau Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjalani sumpah pocong di Masjid Agung Sumenep, Selasa, 28 Mei 2012. Saleha dituduh menyantet tetangganya, Asmawi, hingga meninggal dunia beberapa hari lalu. "Kami harus sumpah pocong agar ibu saya bisa hidup tenang," kata Sifawati, putri Saleha, kepada Tempo.
Prosesi sumpah pocong yang ditonton banyak warga itu dipimpin Ketua MUI Sumenep KH Mohammad Syafraji. Saat disumpah, Saleha mengenakan kain kafan layaknya orang meninggal. Lalu Saleha mengucap sumpah dengan dibimbing Kiai Syafraji bahwa apabila Saleha terbukti menyantet, maka dirinya akan langsung terkena kutukan.
Menurut Sifawati, tuduhan santet kepada ibunya muncul dua hari sebelum Asmawi meninggal. Kepada anak-anaknya, Asmawi bilang selalu bermimpi bertemu Saleha. Gara-gara mimpi tersebut anak-anak Asmawi mendatangi Saleha untuk meminta air penyembuh. Karena Saleha tidak merasa menyantet, air pun tak diberikan.
Nahas bagi Saleha, esok harinya Asmawi meninggal. Anak-anak Asmawi pun kian gencar menuduh Saleha sebagai tukang Santet. "Hanya dengan sumpah pocong tuduhan kepada ibu akan reda," ujar Sifa.
Namun dalam pelaksanaan sumpah pocong, keluarga Asnawi justru tidak hadir. Menurut Kiai Syafraji, banyak kasus sumpah pocong di Sumenep tidak dihadiri penuduh. ”Itu tandanya tuduhan tersebut tanpa bukti yang kuat," ucapnya.
Dalam Islam, kata Syafraji, sumpah pocong diperbolehkan. Syafraji berharap gejolak yang menimpa Saleha bisa reda setelah melakukan sumpah pocong.
Syafraji juga menjelaskan sebelum dilakukan sumpah pocong, pihak penuduh dan yang dituduh telah dipertemukan di balai desa, tapi tidak ada titik temu. Karena itu diputuskan dilakukan sumpah pocong sebagai jalan terakhir.
MUSTHOFA BISRI
Berita lain:
“Anas Gantung di Monas” Ditanggapi Sumpah Pocong
Warga Dihebohkan Temuan Ular Melahirkan 50 Anak
Titanoboa Si Ular Raksasa
Heboh Ular Piton Pecandu Rokok
Rahasia Ular Terbang Terungkap
Berita terkait
Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat
12 hari lalu
Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.
Baca SelengkapnyaKetua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari
38 hari lalu
Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.
Baca SelengkapnyaKomitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan
40 hari lalu
Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
42 hari lalu
Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
43 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca SelengkapnyaReaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN
47 hari lalu
Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka
47 hari lalu
AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.
Baca SelengkapnyaPakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN
47 hari lalu
Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia
48 hari lalu
Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.
Baca SelengkapnyaSoal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat
48 hari lalu
Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.
Baca Selengkapnya