PKPB Perjuangkan Kembalinya Orang Militer

Reporter

Editor

Jumat, 12 Maret 2004 19:06 WIB

TEMPO Interaktif, Cilacap:Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Hartono menyatakan partainya akan memperjuangkan agar orang-orang militer bisa kembali menduduki wilayah-wilayah politik seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. "ABRI dan polisi itu kelompok masyarakat yang paling berpengalaman di Indonesia. Itu salah satu target partai kami," katanya. Dia tidak khawatir tudingan terjadinya militerisme. "Yang berpolitik itu bukan ABRI dan polisi sebagai lembaga, melainkan orang-perorang," katanya. Agenda lainnya, ujarnya, adalah mengembalikan UUD 1945 seperti semula, tidak ada perubahan sama sekali. "Saya tidak setuju adanya amandemen UUD 1945. Perubahan itu membuat makna UUD 1945 menjadi bergeser dari apa yang diinginkan oleh founding fathers kita," katanya. Mengomentari tudingan PKPB hanyalah kendaraan untuk mencucui dosa Orde Baru kelompok ini, Hartono menyatakan tidak ada masalah dengan tudingan itu. "Kami hanya kelompok yang ingin mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila seperti semula. Itu saja," katanya.Dia justru menyalahkan kelompok-kelompok yang membenci Orba. Menurutnya, yang buruk pada Orba adalah rezim yang berkuasa. Hal itu sama saja dengan yang terjadi pada semua rezim yang pernah berkuasa di negeri ini. "Seharusnya orang-orang itu berpikir, yang salah bukan masa Orba, melainkan rezim yang berkuasa saat itu," katanya.Soal pecalonan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) ke kursi presiden, Hartono mengelak dengan menyebut yang terpenting saat ini adalah bagaimana mencapai angka pemilih sehingga memenuhi syarat mengajukan calon presiden. "Mbak Tutut sendiri belum pernah menyatakan dirinya bakal maju menjadi calon presiden, apalagi nama wakilnya. Nantilah itu, kalau sudah ketahuan angka pemilihnya, baru kami akan umumkan," katanya.Hartono mengatakan tidak menargetkan angka perolehan suara tertentu di Cilacap. Jika Cilacap terpilih menjadi tempat pertama kampanye partainya, itu karena jadwal partainya hari itu harus berkampanye di Jawa Tengah. "Jadi hanya ndilalah (tidak disangka-sangka) saja," ujar Hartono santai. Menurutnya, PKPB tidak memiliki kantong massa khusus sebagai basis partai ini. "Laporan dari bawah, semua daerah rata-rata," jelasnya. Ari Aji HS - Tempo News Room

Berita terkait

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

41 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

42 hari lalu

Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.

Baca Selengkapnya

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

46 hari lalu

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?

Baca Selengkapnya

Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

46 hari lalu

Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.

Baca Selengkapnya

SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

47 hari lalu

SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.

Baca Selengkapnya

Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

47 hari lalu

Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.

Baca Selengkapnya

Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

47 hari lalu

Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya