TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Megawati Sukarnoputri memerintahkan TNI/Polri dan Departemen Perhubungan mengerahkan alat transportasinya untuk mengamankan distribusi logistik pemilihan umum. "Supaya pemilu tepat waktu, aman, dan sukses," kata presiden seperti dikutip oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno di Istana Negara Jakarta, Rabu (10/3). Pernyataan ini disampaikan kepada Sabarno, yang menemui Megawati bersama Menteri Sekertaris Negara Bambang Kesowo, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsudin dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Komarudin Hidayat.Empat menteri, KPU, dan Panwaslu itu sebelumnya ditugaskan presiden melakukan pemantauan persiapan pemilu di daerah-daerah. Sejak diperintahkan pada 25 Februari hingga hari ini, tim itu sudah mengunjungi 13 provinsi. Panglima TNI mengatakan terkait bantuan pendistribusi logistik itu, KPU dan TNI/Polri tidak perlu membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) secara khusus. "Langsung saja KPU ke TNI atau pemerintah," kata dia. Menteri Dalam Negeri mengatakan hasil pantauan menyebutkan bahwa logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, dan kertas suara, di beberapa daerah masih bermasalah. Distribusinya ternyata masih belum merata, ada yang sudah 100 persen lebih, namun ada pula yang masih baru 50 persen. Meski begitu, Mendagri mengatakan belum ada rencana menerapkan langkah darurat. "Karena yang punya hajat, yaitu KPU, masih oke-oke saja," ujar dia. Langkah darurat itu diterapkan apabila ternyata pendistribusian logistik masih bermasalah beberapa hari sebelum pemilu, 5 April. Kapolri mengatakan kondisi keamanan menjelang pemilu juga kondusif. Dia mengatakan pihaknya sudah memantau hingga 20 provinsi dan sudah siap melakukan pengamanan mulai proses kampanye hingga penghitungan suara.Secara khusus Kapolri memberi perhatian kepada kejadian penyerangan massa ke kantor polisi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Insiden itu menyebabkan empat orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk personel kepolisian. Dia berharap pada masa kampanye kejadian serupa tidak terjadi lagi.Sedangkan Nazzarudin Syamsudin tetap yakin pemilu akan berjalan tepat waktu. Dia mengakui pantauan mereka memang menemukan berbagai permasalahan di daerah, antara lain sosialisasi yang kurang, keresahan petugas honorer pemungutan suara akibat honor yang rendah, logistik yang belum terdistribusi semua, dan masalah masih banyaknya calon pemilih yang belum terdaftar. Mengenai logistik, KPU menyambut baik perintah presiden kepada TNI dan Polri untuk mengerahkan kekuatan transportasi. Ia berharap paling lambat masalah logistik sudah tuntas sepuluh hari sebelum 5 April. Tentang bantuan TNI/Polri itu, KPU tidak merasa diintervensi.Sementara itu Komarudin Hidayat dari Panwaslu meminta KPU untuk menambah jam kerjanya, mengingat kerawanan distribusi logistik. Sebetulnya, kata dia, logistik bukanlah masalah inti dalam pemilu, namun karena bermasalah, hal itu menjadi persoalan fundamental. "Kalau tidak ekstra kerja keras saya kira tidak akan tercapai," kata dia. Deddy Sinaga - Tempo News Room