Korban peristiwa pelarangan ibadat HKBP Filadelfia Antowi Anwari (kanan) memperlihatkan baju yang dikenakan saat konfrensi pers di Jakarta, Minggu (6/5). Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) menjadi korban penyerangan dan pemukulan massa FPI saat meliput peristiwa pelarangan ibadah terhadap jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi. TEMPo/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia prihatin terhadap maraknya intoleransi kebebasan beribadah. "Ini kebangkitan kelompok-kelompok agama dan etnis karena negara lemah dan hukum tidak berjalan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantornya, Senin, 21 Mei 2012.
Menurut Yosep, intoleransi antarumat beragama seperti yang terjadi sekarang ini tidak pernah terjadi pada zaman Orde Baru. "Karena Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) sangat keras pada hal-hal yang berbau SARA (suku, agama, dan ras)."
Saat ini, kata Yosep, pemerintah tak perlu berbuat seperti yang dilakukan Kopkamtib. "Tapi minimal hukum berfungsi dan wibawa negara juga ada," ujar dia. "Sekarang wibawa negara tidak ada."
Intoleransi dalam beragama makin memanas setelah kisruh Gereja Filadelfia belakangan ini. Sekelompok orang menghadang dan menyerang jemaat yang hendak beribadah.
Kisruh bermula ketika pada bulan Desember 2009, Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 300/675/Kesbangponlinmas/09 tertanggal 31 Desember 2009. Surat tersebut menerangkan penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah di gereja HKBP Filadelfia, yang terletak di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat.
Namun, putusan PTUN Bandung bernomor 42/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 2 September 2010 serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta bernomor 255/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 30 Maret 2011 menyatakan surat keputusan tersebut batal. Konsekuensinya, segel gereja harus dicabut dan bupati mengizinkan jemaat beribadah kembali.
Adapun di Bogor, kisruh GKI Yasmin sudah memasuki tahun ketiga. Hingga kini, kasus ini belum menunjukkan titik terang Mahkamah Agung menyatakan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin sah. Masalahnya, Wali Kota Bogor tak memperlihatkan itikad untuk memenuhi putusan Mahkamah.
