2017, Pemerintah Targetkan Tak Ada TKI Pekerja Domestik

Reporter

Editor

Selasa, 15 Mei 2012 17:32 WIB

Calon tenaga kerja wanita (TKW) yang akan dikirim ke luar negeri di tempat penampungan mereka di Bekasi, Jawa Barat, (22/6). ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya menurunkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor domestik hingga titik nol. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan lima tahun lagi tak ada TKI yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik.

"Pemerintah optimis dapat mencapai target untuk menghentikan penempatan TKI sektor domestik pada 2017 hingga titik nol," kata Muhaimin melalui siaran persnya pada Selasa, 15 Mei 2012.

Muhaimin menjelaskan upaya mencapai target tersebut telah disusun dalam Roadmap Domestic Worker 2017. Pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi pekerja yang hendak mengadu nasib di luar negeri. "Penghentian ini akan dilakukan bertahap dan dipersiapkan komprehensif," ujar Muhaimin.

Pada 2011, jumlah TKI yang bekerja di sektor informal jumlahnya lebih banyak daripada yang bekerja di sektor formal. Dari 581.081 TKI yang dicatat Kementerian, 45,4 persen bekerja di sektor formal, sedangkan di sektor informal mencapai 54,4 persen.

Di masa mendatang, pemerintah berencana mengetatkan aturan pekerja informal guna meningkatkan perlindungan. "Mengingat permasalahan TKI banyak terjadi pada penempatan TKI informal," kata Muhaimin.

ANANDA BADUDU


Berita terkait

Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

24 hari lalu

Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

Arab Saudi membuat aturan baru untuk pekerja rumah tangga yang akan melindungi hak pekerja maupun majikan.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan 1 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker, Susul 2 Tersangka Lain

31 Januari 2024

KPK Tahan 1 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker, Susul 2 Tersangka Lain

KPK menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun 2012 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Eks TKW Indonesia di Hong Kong Disiksa Majikan, Menang Kompensasi Rp 1,6 M

14 Februari 2023

Eks TKW Indonesia di Hong Kong Disiksa Majikan, Menang Kompensasi Rp 1,6 M

Seorang bekas TKW asal Indonesia disiksa di Hong Kong hingga luka fisik dan batin. Ia mendapat kompensasi sebesar Rp 1,6 miliar.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sebut Jaminan Hak Asasi Pekerja Migran Masih Luput dari Perhatian

18 Desember 2022

Komnas HAM Sebut Jaminan Hak Asasi Pekerja Migran Masih Luput dari Perhatian

Kondisi pekerja migran bertambah berat dengan merebaknya virus Covid-19. Banyak terjebak di penampungan sementara.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

17 September 2022

Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

Kementerian Luar Negeri RI mendorong peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) terampil atau semi terampil ke Korea Selatan

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Tidak Berlaku bagi yang Sudah Terdaftar

16 Juli 2022

Kemnaker: Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Tidak Berlaku bagi yang Sudah Terdaftar

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia.

Baca Selengkapnya

Malaysia Respon Penghentian TKI dari Indonesia: Bisa Cari dari Negara Lain

15 Juli 2022

Malaysia Respon Penghentian TKI dari Indonesia: Bisa Cari dari Negara Lain

Mendagri Malaysia bereaksi keras atas keputusan pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman tenaga kerja migran ke negara tersebut.

Baca Selengkapnya

Airlangga: Kita Gagal Kembangkan Dana Pensiun, Kalah dari Malaysia dan Singapura

30 Mei 2022

Airlangga: Kita Gagal Kembangkan Dana Pensiun, Kalah dari Malaysia dan Singapura

Airlangga Hartarto mengatakan total aset asuransi dan dana pensiun hanya kurang dari 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada 2020.

Baca Selengkapnya

Indonesia Minta Gaji PRT Rp 5 Juta, Malaysia Hanya Kabulkan Rp 4 Juta

14 April 2022

Indonesia Minta Gaji PRT Rp 5 Juta, Malaysia Hanya Kabulkan Rp 4 Juta

Malaysia hanya mau membayar gaji PRT 4 juta, berbeda dengan pernyataan Dubes RI yaitu Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya