TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Persoalan penebangan hutan secara liar (illegal logging) memusingkan, karena terjadi melibatkan terorisme di kehutanan. Demikian dikatakan Menteri Kehutanan, M. Prakosa di Yogyakarta, Kamis (4/3)."Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia," kata Prakosa. Dari persoalan ekonomi politik sampai pada kehidupan masyarakat di sekitar hutan, erat terkait dengan penebangan liar. Ditambah lagi, pengawasan yang lemah dari polisi kehutanan. Itu juga yang dijadikan alasan mengapa penebangan liar (illegal logging) sulit diatasi. "Kita berencana akan membentuk korp rimbawan yang mampu melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku penebangan liar," kata Prakosa.Selain persoalan itu, kata Prakosa, otonomi daerah juga memberi andil sulitnya pembangunan kehutanan, karena sering mengambil kebijakan sendiri dengan dalih otonomi. Padahal, membangun hutan harus memiliki proyeksi jangka panjang. "Kalau hanya jangka pendek, hanya penebangan hutan saja yang kita dapatkan," kata alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu lagi. Heru CN - Tempo News Room
Berita terkait
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
10 hari lalu
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
Baca SelengkapnyaKLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
44 hari lalu
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaBadan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Baca SelengkapnyaRimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan
22 Januari 2024
Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Gibran Rakabuming ihwal Biodiesel B35 dan B40 dalam Debat Cawapres semalam. Gibran mengklaim program tersebut terbukti menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia
3 Oktober 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaMengenal Jagawana, Petugas yang Selalu Siaga Saat Musim Kebakaran Gunung
28 September 2023
Jagawana dikenal sebagai penjaga hutan yang siap siaga termasuk saat terjadi kebakaran gunung.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan Sulut Beragam Respons
17 Agustus 2023
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut proyek food estate masuk kategori kejahatan lingkungan. Ini kata Gerindra dan pengamat pertanian.
Baca SelengkapnyaTerkini: Bapanas: Produsen Jual Daging Ayam Sewajarnya, PPATK Sebut Pencucian Uang Kejahatan Lingkungan Rp 20 T
28 Juni 2023
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas telah menyiapkan langkah antisipasi pengendalian harga daging ayam menjelang Idul Adha.
Baca Selengkapnya
