BPK: Kasus Alkes Rugikan Negara Rp 6,1 Miliar  

Reporter

Editor

Kamis, 10 Mei 2012 14:17 WIB

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) memastikan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 oleh Departemen Kesehatan sebesar Rp 6,1 miliar. Angka ini diperoleh setelah BPK melakukan audit kepada PT Indofarma selaku pelaksana proyek.

"Hasil tersebut diperoleh setelah kami melakukan pengecekan laporan keuangan di Kementerian Kesehatan atas harga alat kesehatan PT Indofarma dengan agen lain yang ada di lapangan, ada selisih yang cukup besar," kata auditor BPK, Sumarsana, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 Mei 2012.

Audit tersebut dilakukan atas permintaan Markas Besar Kepolisian RI pada bulan April-Mei 2011. Proyek ini sendiri menelan anggaran sekitar Rp 15,5 miliar.

Dalam kasus pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 ini Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, ditetapkan sebagai tersangka. Oleh Markas Besar Kepolisian RI, dia diduga menyalahgunakan wewenang terkait dengan penunjukan langsung supplier alat kesehatan.

Siti membantah bahwa dirinya bersalah. "Saya menjalankan sesuai dengan Keppres," katanya pada jumpa pers yang digelar di rumahnya bulan lalu. Siti menganggap ada orang yang ingin menjebaknya sampai ia tersangkut menjadi tersangka.

Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, empat orang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kelimanya adalah Mulya Hasjmy, Hasnawaty, bekas Direktur Pemasaran PT Indofarma M. Naguib, dan bekas Direktur Pemasaran PT Mitra Medika, Munadi S.

SYAILENDRA

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

2 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

4 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

4 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

4 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

9 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

10 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

10 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

18 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

53 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya