TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) memastikan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 oleh Departemen Kesehatan sebesar Rp 6,1 miliar. Angka ini diperoleh setelah BPK melakukan audit kepada PT Indofarma selaku pelaksana proyek.
"Hasil tersebut diperoleh setelah kami melakukan pengecekan laporan keuangan di Kementerian Kesehatan atas harga alat kesehatan PT Indofarma dengan agen lain yang ada di lapangan, ada selisih yang cukup besar," kata auditor BPK, Sumarsana, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 Mei 2012.
Audit tersebut dilakukan atas permintaan Markas Besar Kepolisian RI pada bulan April-Mei 2011. Proyek ini sendiri menelan anggaran sekitar Rp 15,5 miliar.
Dalam kasus pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 ini Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, ditetapkan sebagai tersangka. Oleh Markas Besar Kepolisian RI, dia diduga menyalahgunakan wewenang terkait dengan penunjukan langsung supplier alat kesehatan.
Siti membantah bahwa dirinya bersalah. "Saya menjalankan sesuai dengan Keppres," katanya pada jumpa pers yang digelar di rumahnya bulan lalu. Siti menganggap ada orang yang ingin menjebaknya sampai ia tersangkut menjadi tersangka.
Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, empat orang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kelimanya adalah Mulya Hasjmy, Hasnawaty, bekas Direktur Pemasaran PT Indofarma M. Naguib, dan bekas Direktur Pemasaran PT Mitra Medika, Munadi S.
SYAILENDRA
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
1 hari lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaSuap demi Predikat WTP dari BPK
2 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
4 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
4 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
4 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
9 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
10 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
10 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
18 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
53 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya