TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menegaskan rencana ASEAN membentuk pasukan penjaga perdamaian bertujuan untuk mengurangi intervensi pihak ketiga dalam hal penciptaan perdamaian termasuk penyelesaian konflik. "Karena itu melalui rencana aksi Masyarakat Keamanan ASEAN (SFC) kita siapkan berbagai perangkat yang memungkinkan tanggung jawab keamanan di regional ada pada kita sendiri termasuk tanggung jawab menyelesaikan konflik," tegas Hassan Wirajuda seusai acara pembukaan Konferensi PPB-ASEAN IV yang berlangsung di Hotel Hilton, Selasa (24/2) pagi. Pasukan penjaga perdamaian ASEAN ini merupakan gagasan dari Indonesia. Pembentukan pasukan ini merupakan bagian dari rencana aksi ASC yang dipersiapkan pihak Indonesia. Rencananya pembentukan pasukan ini akan menjadi agenda dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di Jakarta, Juni, dan KTT ASEAN di Laos, November mendatang. Hassan Wirajuda menilai selama ini intervensi pihak ketiga di kawasan Asia Tenggara disebabkan negara-negara ASEAN tidak siap untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta untuk mengatasi konflik di daerahnya. Oleh karena itu dia merasa yakin pembentukan pasukan ini akan terealisasi. Menurut Menlu, pada saatnya nanti akan ada keperluan untuk membangun suatu pasukan yang selalu siap siaga bagi kepentingan wilayah Asia Tenggara. "Keperluan riilnya ada," kata dia. Ia menambahkan, selama ini penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara dilakukan secara bilateral dan hal ini bisa menimbulkan sensitivitas dari negara-negara yang tidak dimintai bantuan.Wirajuda mencontohkan, pada saat terjadi konflik di Filipina Selatan, Indonesia diminta untuk membantu. Demikian pula halnya permintaan Indonesia terhadap Filipina untuk membantu pelaksanaan gencatan senjata di Aceh. "Kalau ada kesepakatan di ASEAN akan mempermudah dan mengurangi sensitivitas antarnegara," katanya.Secara prinsipil, lanjut dia, keterlibatan pasukan ini dalam satu konflik di negara ASEAN tertentu tetap memerlukan izin dari negara yang bersangkutan. Ditegaskannya pula, pasukan ini kemungkinan akan berguna untuk penyelesaian konflik luar kawasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mendukung rencana ASEAN tersebut. "Saya pikir segala bentuk kolaborasi regional sangat penting," tegas Julia Taft, Asisten Administrasi dan Direktur Biro Pencegahan serta Pemulihan Krisis UNDP. Dia mengaku belum melihat secara detil proposal yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tersebut. Taft mengungkapkan nantinya pembentukan pasukan ini akan melengkapi pasukan penjaga perdamaian yang sudah dimiliki PBB. Namun dia membantah adanya keinginan ASEAN tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Dia menegaskan, PBB mendapat dukungan diplomatik dari semua anggota ASEAN untuk melanjutkan tugas menjaga perdamaian di seluruh dunia. "Saya kira itu konsesus yang bagus di antara negara-negara ASEAN," tandas dia. Faisal Assegaf - Tempo News Room