Bupati Banyuwangi Bagikan Kendaraan Dinas Rp 11 M  

Reporter

Editor

Selasa, 17 April 2012 16:52 WIB

ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membagikan kendaraan dinas baru untuk kepala desa hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Taman Blambangan, Selasa, 17 April 2012. Seluruh kendaraan dinas itu dibeli melalui APBD Banyuwangi tahun 2012 senilai Rp 11,252 miliar.

Jumlah sepeda motor dinas yang dibagikan ke kepala desa sebanyak 190 unit yang terdiri dari 149 Suzuki Thunder dan 41 Suzuki Axelo kepada kades perempuan serta lurah. Empat belas mobil dinas jenis APV diberikan untuk camat, sedangkan DPRD mendapatkan empat minibus.

Bupati juga memberikan enam sepeda motor untuk TNI AD dan TNI AL, dua unit Toyota Rush untuk Polres dan Dinas Perhubungan. Ada pula tiga unit APV untuk pelayanan pengurusan KTP, perizinan, dan pembayaran pajak keliling. Lima buah dumptruck juga dibeli untuk mengangkut sampah serta 2 pickup bagi Satpol PP.

Usai pembagian kendaraan tersebut, bupati bersama penerima kendaraan melakukan konvoi mulai dari Taman Blambangan di pusat kota hingga Kecamatan Kalibaru yang berbatasan dengan Kabupaten Jember sambil menaiki kendaraan dinas baru.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Djuang Pribadi, mengatakan seluruh kendaraan dinas itu dibeli melalui APBD Banyuwangi tahun 2012 sebesar Rp 11,252 miliar. Pembelian kendaraan dinas tersebut merupakan kebutuhan yang diminta oleh kepala desa dan camat.

Menurut dia, kendaraan dinas untuk kades dan camat sudah tidak layak pakai karena berumur lebih dari 10 tahun. "Kendaraan untuk kades terakhir pengadaan tahun 1993 dan camat 1995. Sudah banyak yang rusak," katanya.

Ketua LSM Bina Swadaya, Rudi Latief, mengatakan apa yang dilakukan bupati tersebut melukai hati rakyat karena tidak sensitif terhadap berbagai persoalan rakyat Banyuwangi, seperti masih tingginya kemiskinan dan pengangguran.

"Padahal, kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam dua tahun ini belum menunjukkan keberhasilannya dalam mengatasi persoalan rakyat," katanya.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya