Tifatul Kritik Pemberitaan Media Soal Koalisi  

Reporter

Editor

Sabtu, 7 April 2012 11:28 WIB

Tiffatul Sembiring. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengkritik pemberitaan media terkait dengan isu rencana kenaikan bahan bakar minyak dan memanasnya situasi partai politik anggota Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi pendukung pemerintah.

"Banyak judul berita yang provokatif terkait dengan isu-isu BBM dan koalisi, seperti PKS pengkhianat, tendang dari koalisi. Ini provokatif," kata Tifatul dalam pidato politiknya saat peluncuran buku biografinya yang berjudul "Sepanjang Jalan Dakwah" di Galeri Indosat, Jakarta, Sabtu, 7 April 2012.

Tifatul yang juga anggota Majelis Syuro PKS menilai isu kenaikan BBM adalah masalah biasa. "PKS ingin mensejahterakan rakyat, tapi pemerintah juga ingin mensejahterakan rakyat. Buktinya 1 April tidak jadi naik," katanya.

Menurut Tifatul, penyebab persoalan BBM ini menjadi semakin panas adalah masalah komunikasi. Kesalahan dalam mengungkapkan perasaan, kata dia, kerap berujung pada konflik. "Ke depan tidak bisa. Jangan sampai kita pecah ke depannya," katanya.

Seperti diketahui, anggota Sekretariat Gabungan menyepakati PKS didepak dari koalisi karena dianggap melanggar kesepakatan kontrak koalisi setelah berseberangan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak pada Paripurna DPR 30 Maret 2012 lalu.

Keputusan itu diambil dalam rapat Setgab yang berlangsung sekitar tiga jam Selasa malam kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seluruh pimpinan partai anggota koalisi hadir dalam rapat tersebut, kecuali dari PKS.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita lain:

Istana: Koalisi Tak Ingin Ada Musuh dalam Selimut

Dalih PKS Bertahan di Koalisi
PKS: Banyak Pengincar Posisi Menteri
Menteri Salim: Ada Keinginan PKS Mundur dari Koalisi
SBY Belum Pastikan Reshuffle Kabinet
SBY Segera Umumkan Formasi Kontrak Koalisi Baru

Begini Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi



Berita terkait

Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

11 Juni 2019

Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. PKS paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan SBY. Setgab akhirnya vakum .

Baca Selengkapnya

SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

17 April 2014

SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

Soal arah koalisi ini, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan baru.

Baca Selengkapnya

Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

11 Maret 2014

Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

SBY mengaku punya amunisi dan pengalaman memimpin era politik yang gaduh.

Baca Selengkapnya

PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

16 Januari 2014

PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

Karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi.

Baca Selengkapnya

PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

27 September 2013

PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

Masing-masing partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing.

Baca Selengkapnya

Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

26 September 2013

Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

Setgab jarang rapat di tempat itu.

Baca Selengkapnya

PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

25 September 2013

PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

Kantor Setgab jadi markas tim Pramono Edhie.

Baca Selengkapnya

PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

25 September 2013

PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

Marwan Jafar mengatakan penggunaan kantor sepenuhnya hak si pemilik, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Baca Selengkapnya

PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

25 September 2013

PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

Keberhasilan pemerintahan yang disokong partai koalisi tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kantor Sekretariat.

Baca Selengkapnya

Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

25 Juni 2013

Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Selengkapnya