Indonesia Butuh Rumah Ramah Lansia

Reporter

Editor

Jumat, 6 April 2012 05:35 WIB

ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Pusat Kesehatan Intelegensia Kementerian Kesehatan Eka Viora mengatakan Indonesia memerlukan infrastruktur dan prasarana ramah bagi warga lanjut usia (Lansia). Rumah tersebut diperlukan agar warga Lansia bisa produktif di usia senja.

Menjaga warga Lansia agar bisa tetap produktif perlu dilakukan sebab proporsi jumlah warga Lansia masa mendatang semakin besar. Bahkan, kata dia, mereka bisa menyamai jumlah anak Bawah Lima Tahun (Balita).

“Populasi Lansia terus bertambah akan menjadi beban jika mereka hidup bergantung orang lain. Harus bergerak mencari solusi mulai dari sekarang,” kata Eka di Jakarta Kamis, 5 April 2012 siang.

Eka mengatakan jumlah warga Lansia Indonesia pada 1990 mencapai 11,3 juta jiwa, atau 6,4 persen dari seluruh warga Indonesia. Pada 2000 angka meningkat menjadi 15,3 juta jiwa, atau 7,4 persen dari jumlah seluruh warga.

Kementerian memperkirakan pada 2010 jumlah warga Lansia, berusianya di atas 65 tahun, mencapai 24 juta atau 9,77 persen dari seluruh warga. “Sama dengan jumlah Balita,” katanya. Sementara pada 2020 jumlah mereka mencapai 28,8 juta.

Anggota Komisi Nasional Lansia Nugroho Abikusno menilai bahwa belum ada kota di Indonesia yang memiliki infrastruktur dan prasarana yang ramah bagi Lansia. Sebab menurut Nugoroh hal tersebut belum menjadi perhatian pemerintah. “Seringkali terbentur prioritas pembangunan,” katanya.

Ihwal infrastruktur yang ramah pada Lansia ini akan menjadi bahan kampanye Hari Kesehatan Sedunia oleh Kementerian Kesehatan. Eka mengatakan pada kampanye tahun ini kementerian akan fokus pada isu seputar kesehatan Lansia.


ANANDA BADUDU

Berita Terkait
PT Kereta Api Menata Ulang Benda Cagar Budaya

Mahasiswa Tolak RUU Perguruan Tinggi

Ujian Nasional Dinilai Ketinggalan Zaman

Berita terkait

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

48 hari lalu

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.

Baca Selengkapnya

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.

Baca Selengkapnya

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

30 April 2023

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.

Baca Selengkapnya

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

30 April 2023

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

Disdukcapil DKI menyatakan pendataan terhadap pendatang baru merupakan bagian dari program nasional.

Baca Selengkapnya

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

23 April 2023

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

Untuk membuat akta kelahiran, Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratan. Berikut cara membuat akta kelahiran yang mudah

Baca Selengkapnya