Hatta: Anggaran Jangan Habis untuk Studi Banding  

Reporter

Editor

Selasa, 3 April 2012 16:59 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa saat memimpin rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/3). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengkritisi rencana kunjungan kerja Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ke empat negara Eropa dan Afrika dalam waktu dekat. Sikap Hatta dilatarbelakangi keinginan pemerintah melakukan penghematan anggaran.

"Saya tidak menentang (rencana kunjungan kerja itu). Namun ada logika-logika kita yang bisa dijalankan terkait dengan studi banding," kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 3 April 2012.

Menurut Hatta, jika kunjungan kerja itu dilakukan untuk membahas sebuah produk undang-undang, kunjungan itu tidak terlalu diperlukan. Soalnya semua hal itu bisa dilakukan lewat Internet. "Kalau untuk menghadiri seminar, (itu) tidak perlu," ujarnya. "Kami melakukan penghematan habis-habisan. Kami harus konsisten."

Meski begitu Hatta mengaku tak mau ikut campur atas rencana Komisi Pertahanan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. "Silakan saja. Masyarakatlah yang memberikan penilaian," ucap dia.

Tapi, sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Hatta sendiri memilih sikap melarang setiap kementerian yang ingin melakukan studi banding atau kunjungan kerja. "Saya menentang studi banding yang dilakukan kementerian," katanya. "Jangan duit dihabiskan untuk studi banding."

Menurutnya, pemerintah akan melakukan penghematan anggaran besar-besaran. "Mana yang bisa ditunda, ya, ditunda," ujar Hatta. "Yang penting anggaran untuk infrastruktur, belanja modal, harus tetap jalan."

Hatta mengatakan anggaran untuk penyelamatan APBN saat ini sudah sebesar Rp 18,9 triliun. "Dan sekarang ini kami akan lakukan penghematan lagi. Kami gencet satu per satu," ucap dia.

Seperti diketahui, Komisi Pertahanan DPR akan mengisi masa reses dengan melakukan kunjungan kerja ke Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Masa reses akan dimulai pada 13 April 2012 besok. Anggota komisi akan dibagi menjadi empat rombongan yang masing-masing akan mengunjungi satu negara selama lima hari.

Kunjungan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi Pertahanan, terutama ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sementara kunjungan ke Jerman antara lain ditujukan untuk mencari tahu ihwal tank Leopard yang akan dibeli pemerintah.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya