Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono (kanan) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (29/3). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO , Jakarta-Partai-partai anggota Sekretariat Gabungan Koalisi dituding menyandera pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu setelah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar menyatakan sikap berlawanan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012.
“Isu BBM ini jadi instrumen baru mereka untuk melakukan bargaining dengan SBY,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Al Faraby kepada Tempo, Kamis 29 Maret 2012. Menurutnya, tawar-menawar itu bisa terkait pembahasan program legislasi, mekanisme pembagian kompensasi, maupun proyek lain.
Pengamat politik, Ari Dwipayana, menyatakan sikap Golkar dan PKS merupakan strategi mereka mengamankan popularitasnya di depan publik. “Ada kepentingan politik jangka pendek untuk mengurangi risiko terseret menjadi partai yang non populis seperti Demokrat saat ini,” kata Ari.
Sebelumnya, dalam pidato penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengatakan PKS tetap menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, ia mengisyaratkan partainya siap keluar dari koalisi. “Kami selalu siap terus menjadi mitra koalisi. Namun kami juga siap untuk tidak dalam perahu," ujarnya.
Belakangan Golkar menunjukkan gelagat sama. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie meralat omongannya dan menyatakan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan harga BBM. "Partai Golkar katakan tak perlu ada kenaikan harga BBM," kata Aburizal seusai berdialog dengan petani kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Sejumlah politikus Demokrat yang dihubungi kemarin mengaku terkaget-kaget dengan pernyataan Aburizal Bakrie. “Itu informasi terbaru? Kapan? Saya belum tahu itu," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan kemarin.
Sekretaris Setgab Partai Koalisi ini menyatakan, pada rapat Setgab Senin lalu, Golkar masih masih menyetujui kenaikan BBM. Syarif mengaku terus melakukan lobi dengan semua partai. "Saya kira prinsipnya semua koalisi solid. Mudah-mudahan Paripurna besok (hari ini) bisa berjalan lancar," katanya.
Perubahan sikap Golkar tentu mengkhawatirkan. Jika suara Golkar dan PKS bersatu dengan PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra, akan berjumlah 301 (dari 560 anggota DPR), kubu penolak kenaikan pasti menang dalam voting.
